Kejagung Tegaskan Masih Perlu Red Notice Djoko Tjandra

"Jadi polisi bukan menghapus, bukan, enggak bisa, yang menghapus Interpol di Lyon, Prancis," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Menurut penjelasan Polri sebelumnya, red notice akan terhapus otomatis dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu lima tahun.

Polri merujuk pada article atau pasal nomor 51 dan 68 di "Interpol’s Rules on The Processing of Data".

Di article nomor 51, kata Argo, tertulis soal penghapusan data oleh sistem. Kemudian, article nomor 68 disebutkan bahwa file atau red notice memiliki batas waktu lima tahun.

Maka dari itu, menurut keterangan Polri, red notice Djoko Tjandra terhapus secara otomatis pada 2014 karena telah melewati batas waktu sejak diajukan Kejaksaan Agung pada 2009.

Baca juga: Soal Red Notice Djoko Tjandra, Polri: Interpol di Prancis yang Menghapus

Perihal surat yang ditandatangani Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Argo menegaskan, surat tersebut hanya untuk memberi informasi mengenai terhapusnya red notice Djoko Tjandra.

"Kalau yang kemarin surat oleh Pak Sekretrasi NCB itu kan menyampaikan ke Imigrasi, ini lho red notice-nya sudah terhapus," ujar dia.

Polemik red notice tersebut berujung pada mutasi terhadap Nugroho serta atasannya, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Menurut keterangan Polri, keduanya diduga melanggar kode etik karena tak menjalankan sejumlah standar operasional prosedur (SOP) perihal ketentuan administrasi.