Kompas.com - 22/07/2020, 14:52 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan secara detail mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran Kemenhan sebesar Rp 48,12 miliar yang dikelola di rekening pribadi.

"Ini perlu ada penjelasan secara detail dan biar tidak terulang ke depan, ini harus menjadi pembelajaran untuk Kemenhan supaya tidak terulang lagi," kata Karding saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Soal Temuan BPK, Bawaslu: Kesalahan Administrasi, Tak Ada Niat Fraud

Karding mengatakan, Kemenhan perlu berkoordinasi dengan penegak hukum terkait anggaran yang dikelola di rekening pribadi tersebut.

"Mereka harus segara berkoordinasi dengan penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum salah paham terhadap niat baik dari Kemenhan," ujarnya.

Sementara, juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, temuan BPK tersebut terkait dengan kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri yang membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat.

Dahnil mengatakan, sejatinya proses izin pembukaan rekening dinas atase pertahanan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: BPK Sebut 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi, Ini Daftarnya

"Namun semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020) dilansir Tribunnews.com.

Menanggapi hal tersebut, Karding mengatakan, Kemenhan tentu memiliki niat yang baik agar anggaran yang dikelola dalam rekening pribadi bergerak cepat.

Namun, menurut Karding, sangat tidak tepat jika alasan kecepatan kerja digunakan untuk pembenaran pengelolaan anggaran Kemenhan oleh rekening pribadi.

"Tetap ini kita berada dalam satu ruang lingkup administrasi keuangan negara, tentu sangat tidak tepat jika alasan kecepatan kerja menjadi pembenar bagi kita untuk menabrak rambu-rambu aturan dan administrasi negara tersebut," ucapnya.

Baca juga: 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi Kelola APBN, Wakil Ketua MPR: Rawan Disalahgunakan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.