Komisi I Ingatkan Pembelian Pesawat Tempur Harus Sesuai Kebijakan Pertahanan

Kompas.com - 22/07/2020, 14:13 WIB
Eurofighter Typhoon AU Austria EurofighterEurofighter Typhoon AU Austria
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengingatkan, agar Kementerian Pertahanan melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) berdasarkan kebijakan pertahanan negara.

Tanpa adanya dasar kebijakan, pembelian alutsista dikhawatirkan terkesan sebagai upaya pemborosan semata.

"Membeli alutsista, baik itu pesawat, tank, maupun senjata serbu, itu semua harus ada dasarnya. Apalagi, ini membeli pesawat tempur udara jenis superfighter," kata Willy seperti dilansir dari Kompas.id, Rabu (22/7/2020).

Politikus Nasdem itu menilai, rencana pemerintah untuk membeli pesawat Eurofighter jenis Typhoon bekas dari Austria terkesan tergesa-gesa. Pasalnya, menurut dia, tidak ada kajian komprehensif yang dilakukan terlebih dahulu.

Termasuk, kata dia, sistem pertahanan seperti apa yang hendak dibangun oleh pemerintah. Terlebih, imbuh dia, hingga kini pemerintah belum selesai merevisi kebijakan umum pertahanan.

Baca juga: Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon dari Austria yang Menuai Polemik

Willy menambahkan, belanja alutsista seperti pesawat tempur seharusnya tidak dianggap layaknya belanja rutin Kementerian Pertahanan, seperti misalnya pembinaan trimatra maupun peremajaan alutsista semata.

Sebab, belanja alutsista merupakan salah satu jenis belanja strategis. Sehingga harus berhati-hati dan disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.

"Kalau salah, bisa dilihat oleh negara lain kita sedang mengubah strategi defensif menjadi ofensif. Ini bisa menjadi sorotan bagi politik luar negeri kita," ujarnya.

Lebih jauh, Willy membandingkan Indonesia dengan Amerika Serikat yang telah memiliki Network Centric Warfare (NCW) sebagai doktrin perang agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan teknologi informasi.

Sebagai mantan pimpinan tertinggi Kopassus, ia menilai, Prabowo seharusnya lebih memahami bentuk ancaman pertahanan negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Nasional
Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Nasional
Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Nasional
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Nasional
Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Nasional
Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Nasional
Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Nasional
34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

Nasional
Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Nasional
Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X