Kompas.com - 08/07/2020, 17:52 WIB
MV-22 Osprey dengan baling-baling menghadap depan saat terbang. Bell HelicopterMV-22 Osprey dengan baling-baling menghadap depan saat terbang.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto menyatakan, Kemenhan saat ini tengah berencana membeli pesawat angkut personil untuk memenuhi kebutuhan TNI.

Namun, rencana pembelian itu baru sampai pada spesifikasi teknis dan belum merujuk pada produk tertentu.

"Tapi kita tidak merujuk pada satu produk tertentu," kata Djoko seperti dilansir dari Kompas.id, Rabu (8/7/2020).

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memberikan persetujuan rencana penjualan delapan pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia. Pengajuan rencana pembelian itu disebutkan telah disampaikan beberapa waktu lalu kepada Pemerintah AS.

Kepastian tersebut diketahui berdasarkan siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan (DSCA) AS yang dikeluarkan di Washington DC, AS.

Baca juga: Mengenal MV-22 Osprey, Pesawat dengan Kemampuan Mendarat Helikopter

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bila rencana penjualan itu mulus, Indonesia akan menjadi negara ketiga yang akan menggunakan pesawat jenis itu setelah AS dan Jepang. Di negara asalnya, pesawat yang diproduksi Boeing Bell itu digunakan oleh Korps Marinir AS.

Berdasarkan keterangan tersebut, DSCA telah mengirimkan notifikasi akan kemungkinan penjualan Osprey tersebut ke Kongres AS pada hari yang sama.

Adapun nilai total pembelian kedelapan pesawat ini mencapai 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,9 triliun.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.