Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 15/07/2020, 16:31 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu  pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaWarga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta setiap daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional 2021 dalam rencana kerja pemerintah (RKP).

Sekretaris Jendral Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, di masa pandemi Covid-19 pemerintah akan mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sehingga daerah pun diharapkan dapat menyesuaikan.

"Kebijakan akan difokuskan pada pemulihan industri, pariwisata, reformasi kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial dan sistem ketahanan bencana," ujar Hudori, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/7/2020).

"Maka RKP 2021 ini harus norma yang selaras dan seiring dengan RKPD," kata dia.

Baca juga: Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Ia mengatakan, dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 40 Tahun 2020.

Secara umum, kata dia, terdapat empat hal yang menjadi acuan, yaitu terkait rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

"Terakhir, karena kita belum tahu Covid-19 akan berakhir maka tentu ada kebijakan terkait Covid-19 di daerah," kata dia.

Baca juga: Ada Covid-19, Kemendagri Sebut Biaya Kampanye Pilkada 2020 Dapat Dipangkas

Dengan demikian, penyesuaian kebijakan dalam RKPD untuk pemulihan di beberapa sektor tersebut harus dilakukan daerah.

Tujuannya agar daerah tetap bisa produktif dan kegiatan perekonomian masyarakat berjalan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, untuk pertama kalinya pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia mengalami pandemi Covid-19.

"Salah satu hal yang dapat dilakukan di masa seperti saat ini adalah melalui pengambilan kebijakan yang membantu agar dampak ekonomi tidak semakin suram," ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X