Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Kompas.com - 15/07/2020, 15:39 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dok KEMENTERIAN KUKMMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, usaha mikro kecil menengah ( UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Teten, mereka kehilangan kesempatan usaha akibat pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang dilakukan untuk mencegah penularan virus corona, namun juga membatasi pergerakan konsumen.

Oleh karena itu, kata dia, UMKM yang terdampak menjadi prioritas untuk diberikan bantuan.

"Banyak UMKM dan koperasi yang terdampak karena social distancing, PSBB. Kemudian banyak UMKM yang kehilangan kesempatan usaha, mereka tidak sanggup lagi membayar utang, cicilan, nah ini yang menjadi prioritas kami," kata Teten Masduki dalam diskusi di Graha BNPB, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Kemudian, kata dia, pemerintah memberikan bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 124 triliun.

"Di program perbaikan ekonomi nasional sudah teralokasi Rp 124 triliun untuk relaksasi pembiayaan UMKM, dan sudah tersalurkan sebesar 24 persen,” ujar Tetan.

"Target kita bisa disalurkan 50 persen pada akhir Juli. Program ini kan sampai September. Harapannya sebelum September bisa tersalurkan 100 persen," kata dia.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM meminta pelaku UMKM agar menyesuaikan industrinya dengan permintaan masyarakat.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Contoh konkretnya membuat alat kesehatan atau barang yang dibutuhkan masyarkat saat di rumah.

"Yang kita coba dampingi di awal adalah bagaimana melakukan adaptasi bisinis dan inovasi produk sesuai permintaan market," kata Teten.

"Ketika orang diam di rumah, demand-nya geser, kami arahkan UMKM seperti usaha batik untuk bikin pakaian rumah seperti daster, celana pendek, dan omzetnya bisa 3 kali lipat,” ucapnya.

Selain itu, di awal pandemi, Kementerian Koperasi dan UMKN juga membantu UMKM memproduksi APD, mulai dari baju hazmat, tutup kepala, masker, sarung tangan, hand sanitizer.

Baca juga: Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

"Ini kami coba dampingi supaya mereka bikin masker, kami carikan supplier bahannya dan perusahaan yang bisa menyerap produksinya," ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga bekerja sama dengan perusahaan Daruma di bidang peralatan teknik termasuk alat kesehatan, dan juga sesuai standar WHO.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X