Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut, beban pengawas Pilkada 2020 lebih berat dengan adanya pandemi Covid-19.

Sebab, banyak potensi pelanggaran baru yang hanya bisa terjadi dalam Pilkada yang digelar di situasi pandemi.

"Beban penyelenggara ini bertambah berat, pemilihnya juga bertambah risiko," kata Afif dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Jumat (3/7/2020).

Dalam hal pengawasan di hari pencoblosan misalnya, muncul potensi pelanggaran baru dengan modus pembagian masker.

Baca juga: Kerawanan Pilkada 2020 di Solo Masuk Kategori Sedang

Lantaran KPU mensyaratkan pemilih menggunakan masker saat mencoblos, kata Afif, sangat mungkin tim sukses calon kepala daerah membagikan masker ke pemilih yang hendak ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mempengaruhi pilihan mereka.

Potensi pelanggaran lainnya, syarat wajib menggunakan masker bagi pemilih bisa digunakan oleh oknum untuk menyusup ke TPS dan memilih calon tertentu.

"Bisa jadi tidak semua hubungan perkenalan antara petugas dengan warga sekitar itu juga semua mengenali muka, wajah," ujar Afif.

Belum lagi jika saat penghitungan suara ada petugas penyelenggara yang terindikasi Covid-19.

Baca juga: Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin pelaksanaan penghitungan suara mandek di tengah jalan.

Padahal, proses penghitungan suara membutuhkan pengawasan ketat dan terbatas waktu.