Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Kompas.com - 02/07/2020, 18:45 WIB
Ilustrasi THINKSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia mengaku mau menerima politik uang (vote buying) saat gelaran pemilihan kepala daerah ( Pilkada).

Dari 440 responden penelitian, sebanyak 60 persen responden mengaku bersedia jika hak suaranya dibeli peserta Pilkada dengan nominal tertentu.

Penelitian itu dilakukan pada Januari hingga Maret 2020 dengan responden yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang melaksanakan Pilkada tahun ini. Margin of error pada penelitian ini sebesar 4,47 persen.

Baca juga: Bawaslu RI Waspadai Politik Uang Saat Pilkada Tangsel 2020 Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

“Rata-rata sekitar 60 persen pemilih ketika ditawari politik uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima," kata Peneliti SPD Dian Permata dalam konferensi pers daring yang digelar Kamis (2/7/2020).

SPD menemukan tiga alasan masyarakat mau menerima uang. Sebanyak 35 sampai 46 persen responden berpandangan bahwa menerima uang adalah rezeki yang tidak bisa ditolak.

Kemudian, 25 hingga 30 persen responden menyebut uang itu sebagai kompensasi karena pada hari pencoblosan pemilih tidak bekerja.

Lalu, sebanyak 9 sampai 16 persen responden mengaku menerima uang tersebut untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Dian mengatakan, vote buying tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa barang. Namun, penelitian menemukan bahwa mayroitas responden yakni 64 sampai 76 persen memilih uang ketimbang barang.

Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, besaran uang vote buying berkisar antara Rp 51.000-100.000. Sedangkan di Pulau Jawa lebih dari Rp 100.000.

Sementara itu, jika vote buying berbentuk barang, kandidat kepala daerah biasanya akan memberi sembako, bibit/pupuk/alat pertanian dan perikanan, dan lainnya kepada pemilih.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X