Gugus Tugas Sumut: Draf "New Normal" Sedang Diproses Pemerintah Pusat

Kompas.com - 30/06/2020, 15:55 WIB
Juru bicara GTPP Covid-19 Aris Yudhariansyah menyampaikan keterangan pers di media center kantor gubernur, Kamis (25/6/2020) Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutJuru bicara GTPP Covid-19 Aris Yudhariansyah menyampaikan keterangan pers di media center kantor gubernur, Kamis (25/6/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait draf konsep tatanan kenormalan baru atau new normal. 

“Saat ini sudah dalam tahap pemrosesan di Jakarta,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Aris Yudhariansyah melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Catatan Edy Rahmayadi untuk Mal dan Pasar Saat New Normal

Sebelumnya, draf yang telah disusun dikirim ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Sumut.

Pemprov berharap setiap kabupaten/kota dapat memberikan masukan mengingat masing-masing daerah memiliki status dan kearifan lokal yang berbeda.

Aris menuturkan, masukan tersebut telah diterima dan dirangkum menjadi draf yang sedang dalam tahap pemrosesan.

Ia berharap pihaknya dapat segera mendapat keputusan perihal draf tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Mudah-mudahan kami menunggu dengan harapan masyarakat Sumut 1 Juli ini kita bisa memulai lagi new normal  yang mungkin secara bertahap,” tuturnya.

Baca juga: Sambut New Normal, Pemkot Medan Revisi Perwali yang Baru Sebulan Terbit

Pada kesempatan yang sama, Aris sempat mengungkapkan ada daerah baru yang terpapar Covid-19.

Ia menuturkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awalnya menyebut terdapat 15 dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang dinyatakan bebas Covid-19. Namun, ia tidak merinci kapan data ini diungkapkan.

Kemudian, berdasarkan data hingga Senin (29/6/2020) kemarin, tersisa lima kabupaten/kota yang belum terpapar Covid-19.

“Tapi terhitung tanggal 29 (Juni), dari 33 kabupaten/ kota, yang awalnya 15 (daerah belum terpapar Covid-19) sekarang tinggal lima,” ujar Aris.

“Artinya ada 10 daerah baru yang terpapar Covid-19. Lima kabupaten ini didominasi di Kepulauan Nias yang kebetulan memang berbatas langsung dengan laut,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.