Salin Artikel

Gugus Tugas Sumut: Draf "New Normal" Sedang Diproses Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait draf konsep tatanan kenormalan baru atau new normal. 

“Saat ini sudah dalam tahap pemrosesan di Jakarta,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Aris Yudhariansyah melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Sebelumnya, draf yang telah disusun dikirim ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Sumut.

Pemprov berharap setiap kabupaten/kota dapat memberikan masukan mengingat masing-masing daerah memiliki status dan kearifan lokal yang berbeda.

Aris menuturkan, masukan tersebut telah diterima dan dirangkum menjadi draf yang sedang dalam tahap pemrosesan.

Ia berharap pihaknya dapat segera mendapat keputusan perihal draf tersebut.

“Mudah-mudahan kami menunggu dengan harapan masyarakat Sumut 1 Juli ini kita bisa memulai lagi new normal  yang mungkin secara bertahap,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Aris sempat mengungkapkan ada daerah baru yang terpapar Covid-19.

Ia menuturkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awalnya menyebut terdapat 15 dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang dinyatakan bebas Covid-19. Namun, ia tidak merinci kapan data ini diungkapkan.

Kemudian, berdasarkan data hingga Senin (29/6/2020) kemarin, tersisa lima kabupaten/kota yang belum terpapar Covid-19.

“Tapi terhitung tanggal 29 (Juni), dari 33 kabupaten/ kota, yang awalnya 15 (daerah belum terpapar Covid-19) sekarang tinggal lima,” ujar Aris.

“Artinya ada 10 daerah baru yang terpapar Covid-19. Lima kabupaten ini didominasi di Kepulauan Nias yang kebetulan memang berbatas langsung dengan laut,” tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/15551001/gugus-tugas-sumut-draf-new-normal-sedang-diproses-pemerintah-pusat

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke