Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Baru Terserap 1,53 Persen, Wakil Ketua Komisi IX: Menkes Harus Kerja Ekstra

Kompas.com - 29/06/2020, 20:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera mencairkan dana tunjangan bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

Hal ini disampaikan Nihayatul menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo yang menilai serapan anggaran di bidang kesehatan masih rendah yakni 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

"Memang perlu kerja yang lebih ekstra dari Menkes terkait intesif tenaga kesehatan, tenaga medis itu, karena mereka yang bekerja betul, bahkan kita dapat informasi di bawah bagaimana ada honor mereka ada yang belum turun dan sebagainya," kata Nihayatul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

Nihayatul mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, intensif untuk tenaga medis dalam anggaran Kemenkes sebesar Rp 5,9 triliun. Namun, yang baru direalisasikan masih Rp 100 miliar.

Menurut Nihayatul, salah satu penyebabnya adalah data yang dimiliki Kemenkes belum lengkap.

"Salah satu penyebab adalah data blm lengkap. nah ini, saya ingin mengatakan, ini adalah kerja semua pihak, kerja seluruh lapisan bukan hanya Kemenkes pusat, tetapi sampai kebawah Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota," ujarnya.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

Nihayatul mengatakan, Kemenkes pusat mendapatkan data-data tenaga medis dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Oleh karenanya, menurut dia, kemarahan Presiden Jokowi terkait tunjangan tenaga medis harus dimaknai untuk seluruh lapisan di bidang kesehatan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini bukan bagaimana percepatan menyerap dana, tapi bagaimana penyerapan dana itu adalah untuk mengukur kinerja yang ada di masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Lebih lanjut, Nihayatul juga mengatakan, dari data yang diperolehnya per 27 Juni 2020 anggaran di bidang kesehatan sudah dikeluarkan hingga 4,68 persen dari anggaran Rp 75 miliar.

"Per tanggal 27 Juni kemarin sudah ada laporan terbaru dari Kemenkeu bahwa yang masuk adalah 4,68 persen yang sudah terserap dari dana Rp 75 triliun," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan .

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca juga: Jokowi Marah, Peringatan Keras untuk Para Menteri, dan Pesan di Balik Kejengkelannya...

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," lanjut Presiden.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Singgung Anggaran Kesehatan Baru Keluar 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

Ia menilai saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang.

Jokowi menyatakan hal itu juga terlihat dari anggaran di sektor ekonomi yang belum tercairkan.

Ia juga menyebut banyak stimulus ekonomi yang belum tersalurkan ke masyarakat meskipun sudah ditunggu-tunggu.

"Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com