Anggaran Kesehatan Baru Terserap 1,53 Persen, Wakil Ketua Komisi IX: Menkes Harus Kerja Ekstra

Hal ini disampaikan Nihayatul menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo yang menilai serapan anggaran di bidang kesehatan masih rendah yakni 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

"Memang perlu kerja yang lebih ekstra dari Menkes terkait intesif tenaga kesehatan, tenaga medis itu, karena mereka yang bekerja betul, bahkan kita dapat informasi di bawah bagaimana ada honor mereka ada yang belum turun dan sebagainya," kata Nihayatul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Nihayatul mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, intensif untuk tenaga medis dalam anggaran Kemenkes sebesar Rp 5,9 triliun. Namun, yang baru direalisasikan masih Rp 100 miliar.

Menurut Nihayatul, salah satu penyebabnya adalah data yang dimiliki Kemenkes belum lengkap.

"Salah satu penyebab adalah data blm lengkap. nah ini, saya ingin mengatakan, ini adalah kerja semua pihak, kerja seluruh lapisan bukan hanya Kemenkes pusat, tetapi sampai kebawah Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota," ujarnya.

Nihayatul mengatakan, Kemenkes pusat mendapatkan data-data tenaga medis dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Oleh karenanya, menurut dia, kemarahan Presiden Jokowi terkait tunjangan tenaga medis harus dimaknai untuk seluruh lapisan di bidang kesehatan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini bukan bagaimana percepatan menyerap dana, tapi bagaimana penyerapan dana itu adalah untuk mengukur kinerja yang ada di masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Nihayatul juga mengatakan, dari data yang diperolehnya per 27 Juni 2020 anggaran di bidang kesehatan sudah dikeluarkan hingga 4,68 persen dari anggaran Rp 75 miliar.

"Per tanggal 27 Juni kemarin sudah ada laporan terbaru dari Kemenkeu bahwa yang masuk adalah 4,68 persen yang sudah terserap dari dana Rp 75 triliun," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan .

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," lanjut Presiden.

Ia menilai saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang.

Jokowi menyatakan hal itu juga terlihat dari anggaran di sektor ekonomi yang belum tercairkan.

Ia juga menyebut banyak stimulus ekonomi yang belum tersalurkan ke masyarakat meskipun sudah ditunggu-tunggu.

"Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," lanjut Presiden.