"Indonesia Sustainable Palm Oil" dan Legalitas Sawit Rakyat

Harmonisasi peraturan dan perundangan

PERPRES 44 Tahun 2020 harus dijadikan momentum untuk penataan kebun sawit swadaya dengan fokus utama adalah legalitas lahan.

Tanpa itu, sistem sertifikasi ISPO hanya akan jadi sekumpulan peraturan perundangan yang tidak implementatif dan tidak menjadi solusi dalam penataan kebun sawit swadaya di Indonesia. Bahkan, bisa menambah sengkarut kebijakan dan regulasi, seperti regulasi-regulasi sebelumnya.

Untuk menghindari sengkarut semacam itu, maka harmonisasi dan reformasi kebijakan perlu menjadi arus utama dalam peta jalan penataan legalitas lahan kebun-kebun sawit swadaya.

Berikut ini adalah beberapa komponen yang dipandang mendesak untuk dilakukan:

1. Prinsip dan kriteria ISPO terkait dengan legalitas lahan harus mengacu pada kondisi dan fakta lapangan yang ada saat ini.

Oleh karena itu, Kriteria dan Indikator ISPO harus memberikan ruang bagi syarat legalitas lahan berupa SKT/girik/bukti jual-beli lahan/bukti sewa lahan/dokumen lahan tradisional lainnya yang diakui oleh pranata sosial yang ada di masyarakat.

Termasuk, kesepakatan terhadap izin perhutanan sosial sebagai syarat legalitas bagi kebun sawit yang masuk ke dalam skema perhutanan sosial.

2. Pemerintah perlu mempercepat pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B kebun sawit swadaya.

Dengan data dan peta, pemerintah bisa merancang program peningkatan legalitas lahan, penerbitan STD-B dan penyelesaian status lahan/kebun sawit swadaya dalam kawasan hutan.

Oleh karena itu, BAPPENAS perlu merancang program dan pembiayaan terkait pendataan, pemetaan, penerbitan STD-B dan peningkatan legalitas lahan kebun sawit swadaya selama 2021-2025, sebagai upaya menuju sistem sertifikasi ISPO bagi kebun sawit swadaya.

3. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pendefinisian batas maksimal kebun sawit swadaya, persyaratan legalitas dan penyelesaian status lahan.

Kebijakan ini penting agar tumpang tindih regulasi tidak terjadi, sehingga ada kepastian hukum. Selain itu, ada sekitar 713 ribu hektar kebun sawit swadaya yang ada dalam kawasan hutan, yang harus segera diselesaikan status lahannya. (Irfan Bakhtiar, Diretur Progam Kelapa Sawit Berkelanjutan - Yayasan KEHATI)