Nadiem Diminta Pantau Langsung Pelaksanaan PPDB 2020

Kompas.com - 25/06/2020, 18:10 WIB
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020). Dok. KemendikbudMendikbud Nadiem Anwar Makarim pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memantau secara langsung pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2020.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan terkait proses PPDB di tengah pandemi Covid-19.

"Mendesak agar Mendikbud Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini. Berbagai protes di DKI Jakarta, Malang, dan Bogor bisa jadi hanya puncak gunung es terkait polemik PPDB 2020," kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Seleksi Umur di PPDB 2020 Jakarta Berpotensi Menyalahi Permendikbud 44 Tahun 2019

Ia berharap, temuan di lapangan dapat memberikan evaluasi yang nyata terkait proses PPDB.

Menurut Huda, keluhan soal PPDB ini sebetulnya cerita lama yang terus berulang.

Dia mengatakan, semestinya Kemendikbud bersama dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyosialiasikan proses PPDB sejak jauh hari.

Apalagi, kata dia, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB sesuai kondisi masing-masing meski tetap mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Kemendikbud.

"Perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan," ujar Huda.

Ia pun meminta dinas pendidikan setempat dan sekolah membuka ruang klarifikasi bagi orangtua calon siswa yang belum mehami betul aturan PPDB.

Baca juga: Situs Masih Bermasalah, Disdik Tunda Pendaftaran PPDB SMA/SMK Sumbar

Pelaksanaan PPDB yang dilakukan serba online, menurut dia, semestinya dipahami dapat menimbulkan berbagai kendala teknis hingga kekhawatiran terkait proses itu sendiri.

"Karena pandemi Covid-19 semua PPDB dilakukan secara online. Kondisi ini bisa jadi memicu kecurigaan para orangtua siswa ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif," tutur dia. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 15 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di tengah pandemi Covid-19. Sebagian besar pengaduan PPDB 2020 berkaitan dengan masalah teknis.

"Pengaduan didominasi masalah teknis yang mencapai 10 kasus atau 66,66 persen. Sedangkan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus atau 33,33 persen dari total pengadu," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/6/2020).

KPAI menerima pengaduan PPDB 2020 dari rentang waktu 27 Mei hingga 10 Juni 2020.

Seluruh pengaduan tersebut dilakukan secara daring dan terdiri dari lima pengaduan dari jenjang TK yang ingin mendaftar ke SD, dua pengaduan dari jenjang SD ke SMP/MTs, dan delapan pengaduan dari jenjang SMP/MTs yang ingin mendaftar ke jenjang SMA/SMK.

Adapun permasalahan yang diadukan antara lain terkait dengan keberatan usia pendaftaran yang menjadi salah satu indikator seleksi PPDB di DKI Jakarta.

Baca juga: PPDB Jateng Bermasalah, 85 Orangtua Calon Siswa Mengadu ke Ombudsman

Pengaduan juga diajukan karena protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 tidak diterapkan secara ketat, baik oleh orang tua dan juga panitia, yang di antaranya tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

Selanjutnya, pengaduan juga diajukan karena adanya keberatan dengan kebijakan jalur prestasi yang dijadwalkan belakangan setelah jalur zonasi murni.

Ada juga yang keberatan dengan kebijakan syarat domisili yang menetapkan syarat minimal 1 tahun.

Selain itu, keberatan dengan syarat jalur prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No.44/2019 tentang PPDB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Nasional
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Nasional
Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Nasional
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Nasional
Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X