Raden Muhammad Mihradi

Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif, Staf Pengajar
Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Staf Ahli Komite III
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Tubuh Demokrasi di Lorong Pandemi

Kompas.com - 08/06/2020, 14:38 WIB
Ilustrasi demokrasi ShutterstockIlustrasi demokrasi


APAKAH demokrasi harus cuti panjang selama masa pandemi Covid-19? Sebab, seolah-olah paradoks.

Demokrasi menuntut perbincangan panjang untuk mengambil kebijakan publik. Kerap gaduh. Debat dan analisa bertaburan.

Sementara, pemerintah dituntut memutus dengan kebijakan publik yang tepat dan terukur. Sebab, pandemi Covid-19 tidak bisa menunggu.

Bisa jadi ini sesuatu yang bergumul di hati publik. Namun sukar diungkapkan.

Bagi penulis, tidak mudah mengupas ini. Tapi niscaya harus dibedah. Sebab, ini esensi hidup bernegara yang diperjuangkan berdarah-darah oleh para pendiri bangsa.

Memang, problematikanya, ketika republik didirikan, tidak didesain untuk diuji pandemi. Artinya, negara yang dimatangkan dalam peradaban proklamasi 17 Agustus 1945, berakar dari visi republik yang diharapkan normal. Meski saat disusun kondisi tidak normal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Demokrasi sebagai strategi

Pandemi Covid-19 memang mengejutkan. Tidak ada negara di belahan dunia yang memprediksi akan terjadi seperti ini. Meski ada film-film fiksi holywood meramalkan ganasnya wabah virus.

Namun, itu seperti lukisan pantai yang disajikan untuk dinikmati sembari mengunyah popcorn. Lalu, film yang fiksi menjadi realitas. Pandemi Covid-19 menerjang. Korban berjatuhan. Negara harus bertindak tidak hanya cepat tapi tepat.

Dalam konteks dan kondisi demikian, demokrasi bagi penulis memerlukan strategi merangsang publik melawan pandemi Covid-19. Tentu untuk mencapai arah ke sana, perlu perbaikan persepsi soal demokrasi di sana sini.

Pertama, harus dipahami dilema demokrasi yang tidak dapat begitu saja ditepis.

Menurut filsuf Lefort, dilema demokrasi mencakup di satu sisi dalam demokrasi terbuka ruang keterbukaan dan konflik terus menerus, namun di sisi lain demokrasi sebagai rezim menyaratkan institusionalisasi dan proteksi melalui hukum.

Maka, Lefort berpandangan, untuk menyelesaikan dilema tadi, demokrasi harus di dorong ke arah perluasan dan pendalaman demokrasi sehingga menjangkau mereka yang tersingkirkan (atau disingkirkan dalam demokrasi).

Namun di sisi lain, hukum dan pranata politik wajib diperkuat dalam ruang tumbuh kembang demokrasi yang membuka suasana partisipasi dan daulat rakyat yang otentik (Robertus Robert, 2008:57-58).

Kedua, pelembagaan daulat rakyat dalam pranata hukum yang kontekstual.

Sebenarnya, perubahan UUD 1945 pasca-reformasi telah menyediakan ruang norma yang cukup untuk negara secara supel dan fleksibel mengatasi gejolak di publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.