Tubuh Demokrasi di Lorong Pandemi

Kompas.com - 08/06/2020, 14:38 WIB
Ilustrasi demokrasi ShutterstockIlustrasi demokrasi


APAKAH demokrasi harus cuti panjang selama masa pandemi Covid-19? Sebab, seolah-olah paradoks.

Demokrasi menuntut perbincangan panjang untuk mengambil kebijakan publik. Kerap gaduh. Debat dan analisa bertaburan.

Sementara, pemerintah dituntut memutus dengan kebijakan publik yang tepat dan terukur. Sebab, pandemi Covid-19 tidak bisa menunggu.

Bisa jadi ini sesuatu yang bergumul di hati publik. Namun sukar diungkapkan.

Bagi penulis, tidak mudah mengupas ini. Tapi niscaya harus dibedah. Sebab, ini esensi hidup bernegara yang diperjuangkan berdarah-darah oleh para pendiri bangsa.

Memang, problematikanya, ketika republik didirikan, tidak didesain untuk diuji pandemi. Artinya, negara yang dimatangkan dalam peradaban proklamasi 17 Agustus 1945, berakar dari visi republik yang diharapkan normal. Meski saat disusun kondisi tidak normal.

Demokrasi sebagai strategi

Pandemi Covid-19 memang mengejutkan. Tidak ada negara di belahan dunia yang memprediksi akan terjadi seperti ini. Meski ada film-film fiksi holywood meramalkan ganasnya wabah virus.

Namun, itu seperti lukisan pantai yang disajikan untuk dinikmati sembari mengunyah popcorn. Lalu, film yang fiksi menjadi realitas. Pandemi Covid-19 menerjang. Korban berjatuhan. Negara harus bertindak tidak hanya cepat tapi tepat.

Dalam konteks dan kondisi demikian, demokrasi bagi penulis memerlukan strategi merangsang publik melawan pandemi Covid-19. Tentu untuk mencapai arah ke sana, perlu perbaikan persepsi soal demokrasi di sana sini.

Pertama, harus dipahami dilema demokrasi yang tidak dapat begitu saja ditepis.

Menurut filsuf Lefort, dilema demokrasi mencakup di satu sisi dalam demokrasi terbuka ruang keterbukaan dan konflik terus menerus, namun di sisi lain demokrasi sebagai rezim menyaratkan institusionalisasi dan proteksi melalui hukum.

Maka, Lefort berpandangan, untuk menyelesaikan dilema tadi, demokrasi harus di dorong ke arah perluasan dan pendalaman demokrasi sehingga menjangkau mereka yang tersingkirkan (atau disingkirkan dalam demokrasi).

Namun di sisi lain, hukum dan pranata politik wajib diperkuat dalam ruang tumbuh kembang demokrasi yang membuka suasana partisipasi dan daulat rakyat yang otentik (Robertus Robert, 2008:57-58).

Kedua, pelembagaan daulat rakyat dalam pranata hukum yang kontekstual.

Sebenarnya, perubahan UUD 1945 pasca-reformasi telah menyediakan ruang norma yang cukup untuk negara secara supel dan fleksibel mengatasi gejolak di publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

Nasional
UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X