Raden Muhammad Mihradi
Dosen

Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif
dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Tubuh Demokrasi di Lorong Pandemi

Kompas.com - 08/06/2020, 14:38 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

 

Kehadiran DPR menunjukkan daulat rakyat yang mengimbangi pemerintah. Tentu dengan syarat, DPR semakin terakumulasi kapital karakternya mendekati otensitas suara publik.

Demikian juga ketika ada kritik, beda pandangan dan pendapat—misalnya---dalam menangani pandemi, pemerintah tidak boleh membungkam suara yang berbeda sebab terdapat Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat.

Tentu kebebasan ini juga ada batasnya selama tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat tindak pidana yang diatur terang benderang dalam pelbagai aturan hukum.

Kematangan demokrasi

Demokrasi kita memang telanjur dipersepsi selalu demokrasi konsensus. Tabiatnya melembekkan berbagai perbedaan dan menghomogenisasi publik.

Padahal, menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, “mustahil mengandaikan homogenitas dalam kondisi politik demokrasi yang plural”.

Maka, mendesak demokrasi diradikalkan dengan bukan mengabaikan konflik namun mengolah konflik/antagonisme dalam bingkai demokrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini diawali dengan mengidentifikasi kelompok yang bertentangan bukan sebagai musuh melainkan lawan yang bersahaja (friendly enemy).

Dengan begitu pandangan buruk akan konflik akan berkurang dan pluralisme atau kemajemukan dipandang positif (Boni Hargens, 2006:95-96).

Jadi, kematangan demokrasi akan melihat perbedaan adalah keniscayaan. Seperti pelangi indah karena berwarna warni. Jika satu warna, rasanya pelangi hilang keindahannya.

Jadi, mengelola perbedaan, merawat kontra gagasan akan melahirkan suatu kebijakan publik yang sarat dengan nutrisi pertimbangan yang cukup (deliberasi). Publik dirangsang untuk memikirkan---seperti pandemi Covid 19—sebagai bukan urusan pemerintah belaka. Tapi menjadi bagian dari kepentingan bersama.

Dengan begitu, ketika pemerintah meluncurkan kebijakan New Normal menghadapi pandemi Covid 19, publik akan selaras seirama menyesuaikan arah kebijakan negara sehingga dapat hidup lebih baik di tengah pandemi dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, hukum tidak boleh ditinggal ketika membalut kebijakan. Sebab, jika hukum tertinggal, maka trias tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan akan menjadi rusak.

Kita harus belajar dari kerusuhan di Amerika Serikat ketika hukum melakukan diskriminasi, kemarahan publik sukar dibendung.

Hukum wajib menjadi perekat perbedaan untuk menghasilkan arah yang lebih baik. Dengan catatan, hukumnya diproduksi dari proses demokrasi yang optimal serta diadopsinya asas-asas dan prinsip-prinsip hukum universal sebagai basis pematangan kemanusiaan.

Pada akhirnya, tubuh demokrasi di lorong pandemi merupakan batu uji bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengharmonisasikan langkah menghadapi pandemi Covid-19 dengan sinergi. Hal itu baru bisa tercapai jika semua pihak dewasa menghadapi masalah.

Hadits Nabi (HR Bukhari dan Muslim) mengatakan “orang yang kuat adalah orang yang bisa, sanggup, dan mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika dia sedang marah”.

Penulis rasa ini berlaku baik bagi negara maupun warganya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Nasional
Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.