Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Kompas.com - 07/06/2020, 20:17 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan,  di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahPresiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Penurunan itu terjadi walaupun tak begitu signifikan dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen, cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya 69,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (7/6/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Hasil survei pada Februari 2020 mencatat, 11,9 persen responden merasa sangat puas akan kinerja Jokowi dan 57,6 persen menilai cukup puas.

Sementara, 26,1 persen responden menilai kurang puas terhadap kinerja Jokowi dan 2,0 persen menilai tidak puas sama sekali.

Lalu, 2,3 persen responden menganggap tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ).

Sedangkan, hasil survei pada Mei 2020 menunjukan, 14,3 persen publik mengaku sangat puas atas kerja Jokowi dan 52,2 persen menilai cukup puas.

Selanjutnya, 27,4 persen menyatakan kurang puas dan 2,3 persen menilai tidak puas sama sekali. Sementara, 3,8 persen menyatakan TT/TJ.

Dengan begitu, akumulasi tingkat kepuasaan publik terhadap kerja Jokowi cenderung menurun sekalipun tidak signifikan dibanding hasil survei sebelumnya.

Namun demikian, Burhanuddin menyebut, ada perbedaan antara kepuasan terhadap Jokowi dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Sejumlah Industri Ramai-ramai Koreksi Target Kinerja di 2020

" Kinerja pemerintah pusat dianggap lebih rendah karena mungkin sebagian responden menilai aparat dan kementerian di bawahnya kurang bias menerjemahkan instruksi Jokowi," kata dia.

Survei itu sendiri dilakukan dari 16 Mei hingga 18 Mei dengan menggunakan metode kontak telepon. Jumlah sampel dalam survei tersebut sebanyak 1.200 responden.

Sedangkan margin of error dalam survei tersebut kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X