Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 23/02/2020, 17:37 WIB
Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI), tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin dalam 100 hari pertama mencapai 61,4 persen.

Peneliti PRC Ian Suherlan mengatakan, sebanyak 57,9 persen responden menyatakan puas dan 3,5 persen sangat puas.

"Secara umum tingkat kepuasan masyarakat yaitu 61,4 persen, di mana 57,9 persen di antaranya menyatakan puas dan 3,5 persen menilai sangat puas. Sementara, yang menyatakan kurang puas sebesar 27,7 persen dan tidak puas 5,3 persen," kata Ian saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei Alvara: Kepuasan terhadap Kinerja KPK Turun Tajam di 100 Hari Jokowi-Maruf

Menurut Ian, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menopang tingkat kepuasan tersebut.

Dalam pembangunan infrastruktur misalnya, sebanyak 76,6 persen responden setuju program andalan Jokowi di periode pertama kepemimpinannya itu dilanjutkan.

Selain itu, dalam hal pembangunan sumber daya manusia, 86,1 persen responden setuju hal itu harus dilakukan dalam kurun lima tahun mendatang.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

 

Dukungan juga diberikan atas kebijakan tiga kartu sakti Jokowi yakni Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Sembako Murah.

Tak kurang dari 72,9 persen responden mendukung kebijakan ini.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Januari hingga 5 Februari 2020 dengan metode multistage random sampling secara proporsional terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X