Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Kompas.com - 03/06/2020, 18:23 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau AJS menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Rabu (3/6/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan atas nama Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Dia dan 5 terdakwa lainnya didakwa merugikan negara dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 16,8 triliun.

“(Terdakwa Heru Hidayat) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto, secara melawan hukum,” kata perwakilan JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ada 50 JPU yang ikut dalam sidang ini. Mereka yang membacakan surat dakwaan antara lain yaitu, Bima Suprayoga, SH MH, Ardito Muwardi, SH MH, Yanuar Utomo SH Mhum, dan Petrus Andri Napitupulu SH MH.

Baca juga: Aset Jiwasraya yang Disita Diperkirakan Capai Rp 17 Triliun

Tiga terdakwa di antaranya merupakan mantan petinggi Jiwasraya. Hary Prasetyo adalah mantan direktur keuangan, Hendrisman adalah mantan direktur utama, serta Syahmirwan adalah mantan kepala divisi investasi dan keuangan.

Kemudian, dua terdakwa lainnya yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Keenamnya didakwa melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel.

Kemudian, menurut jaksa, analisis yang dilakukan dalam pengelolaan investasi saham serta reksadana tersebut hanya sebuah formalitas.

“Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah melakukan pengelolaan investasi saham dan reksana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas,” kata JPU.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Nasabah Wanaartha Ajukan Keberatan Pemblokiran Rekening Efek

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X