Kompas.com - 03/06/2020, 17:59 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan KPK yang tidak menjerat Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin dalam kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di UNJ.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, sikap KPK tersebut justru memberi kesan bahwa KPK tidak profesional dan tidak berani menindak seorang rektor.

"Entah ini menunjukan KPK tidak profesional dalam tangani perkara atau memang bisa dikatakan KPK takut dengan menindak seorang rektor. Mana mungkin kita berharap KPK bisa tindak pelaku dengan jabatan besar jika sama rektor saja mereka enggak berani," kata Kurnia dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Kurnia menilai, Komarudin sebenarnya dapat dijerat dalam kasus ini karena jabatan Rektor UNJ yang disandangnya membuatnya berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 1999.

Apalagi, Komarudin juga telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Peneyelenggara Negara (LHKPN) sebagai Rektor UNJ yang menegaskan statusnya sebagai penyelenggara negara.

"Maka dari itu, kami mempertanyakan logika narasi KPK yang menyebutkan tidak ada unsur penyelenggara negara dalam hal ini," ujar Kurnia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia melanjutkan, dari konstruksi perkara yang disampaikan oleh KPK, Komarudin dinilai dapat dikenakan pasal penyuapan.

Baca juga: 7 Orang yang Terlibat Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dikenakan Wajib Lapor

Sebab, Komarudin disebutkan memberikan mandat kepada anak buahnya untuk mengantar uang yang disebut sebagai THR ke pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Tentu tidak bisa dilepaskan peran rektor UNJ, tidak mungkin logikanya hanya terbatas kepada Kabag Kepegawaian memberikan uang ke Kemendikbud. Tentu apa keperluannya kalau tidak disuruh oleh rektor UNJ ini," kata Kurnia.

Oleh sebab itu, ICW juga menyesalkan sikap KPK yang melimpahkan kasus ini ke kepolisian dengan alasan tidak ada keterlibatan unsur penyelenggara negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X