Kompas.com - 03/06/2020, 15:27 WIB
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker) Dok. Humas DPR-RIKetua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja dalam rapat kerja secara virtual pada Rabu (3/6/2020).

Sebab, DIM tersebut dibuat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa DIM 130 sampai 148 terkait koperasi ditunda pembahasannya dan akan kembali dilanjutkan pada rapat kerja berikutnya.

"Jadi ini tidak berarti tidak dibahas, tetapi ditunda. Minggu depan akan dilanjutkan dalam rapat," Kata Supratman.

Baca juga: Masih Reses, DPR Lanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja

Sebelumnya dalam rapat kerja, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya menarik DIM 130 sampai 148 terkait koperasi, karena UU tentang Perkoperasian tersebut harus dikaji kembali sesuai putusan MK.

"Dalam kesempatan ini PPP menarik kembali DIM yang sudah diajukan PPP yaitu DIM 130-148 dan memohon para fraksi menunda DIM ini karena ada putusan MK yang harus kita kaji secara mendalam," kata Awi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, usulan dari Fraksi PPP disambut baik seluruh fraksi agar ditunda pembahasannya dalam rapat kerja lanjutan.

Anggota Baleg dari Fraksi PKB Ibnu Multazam menilai, Baleg perlu mengundang pakar untuk memberikan masukan terkait DIM 130 sampai 148.

Baca juga: Meutya Hafid: RUU Cipta Kerja Penting untuk Infrastruktur Telekomunikasi Merata dan Terjangkau

"PKB setuju, dan kita belum mendengarkan para pakar dan ahli terhadap DIM terkait perkoperasian, kita perlu undang para pakar," kata Ibnu.

Lebih lanjut, Supratman juga mengatakan, pembahasan DIM Riset dan Inivasi juga ditunda.

Ia meminta, seluruh fraski menambahkan ketentuan dalam DIM tersebut, karena hanya memuat satu pasal yaitu Pasal 119 dalam RUU Cipta Kerja.

"DIM perkoperasian, DIM Riset dan Inovasi ditunda ya, malah kalau saya, DIM Riset dan Inovasi ini perlu dielaborasi kita datangkan Kementerian BUMN, perusahaan. Ini yang perlu kita atur," kata Supratman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.