Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golongan Karya (Golkar), Yahya Zaini yakin, dengan mengembalikan desain pelatihan tatap muka atau offline di era new normal akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan pelatihan online di Program Kartu Prakerja.

"Pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktik sehingga lebih efektif," sambung Yahya, Rabu (03/06/2020).

Ia mengungkapkan, dalam praktiknya selama ini pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas, yakni 16 orang setiap angkatan.

Oleh karenanya, menurut dia, desain pelatihan tatap muka ini sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

Dalam keterangan tertulisnya, Ia juga berharap penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama Covid-19 belum hilang tuntas," katanya.

Meski demikian, Yahya mengingatkan, dari program tersebut yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya.

"Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4.000.000 per orang. Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 per bulan selama 3 bulan," jelas Yahya.

Baca juga: Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Dengan demikian, menurut Yahya, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi atau perubahan menjadi sekitar 4 juta orang.

"Pelatihan tatap muka harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, karena akan memberdayakan BLK yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia,"kata Yahya.

Ia menambahkan, dari jumlah tersebut, 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemerintah daerah dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. 

Meski demikian, Yahya mengatakan, dalam masa transisi new normal atau tatanan normal baru ini juga dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline.

Baca juga: Golkar: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Tunggu Momen yang Tepat

"Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK," ujar Yahya.

Selain itu, Yahya mengatakan, pelatihan online juga lebih diminati peserta milenial, sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline.