SOROT POLITIK

Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Kompas.com - 03/06/2020, 15:13 WIB
Anggota DPR dari Partai Golkar, Yahya Zaini memberi keterangan terkait desain pelatihan tatap muka atau offline, Rabu (03/06/2020). Dok. Humas Partai GolkarAnggota DPR dari Partai Golkar, Yahya Zaini memberi keterangan terkait desain pelatihan tatap muka atau offline, Rabu (03/06/2020).


KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golongan Karya (Golkar), Yahya Zaini yakin, dengan mengembalikan desain pelatihan tatap muka atau offline di era new normal akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan pelatihan online di Program Kartu Prakerja.

" Pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktik sehingga lebih efektif," sambung Yahya, Rabu (03/06/2020).

Ia mengungkapkan, dalam praktiknya selama ini pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas, yakni 16 orang setiap angkatan.

Oleh karenanya, menurut dia, desain pelatihan tatap muka ini sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

Dalam keterangan tertulisnya, Ia juga berharap penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama Covid-19 belum hilang tuntas," katanya.

Meski demikian, Yahya mengingatkan, dari program tersebut yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya.

"Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4.000.000 per orang. Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 per bulan selama 3 bulan," jelas Yahya.

Baca juga: Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Dengan demikian, menurut Yahya, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi atau perubahan menjadi sekitar 4 juta orang.

"Pelatihan tatap muka harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, karena akan memberdayakan BLK yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia,"kata Yahya.

Ia menambahkan, dari jumlah tersebut, 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemerintah daerah dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. 

Meski demikian, Yahya mengatakan, dalam masa transisi new normal atau tatanan normal baru ini juga dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline.

Baca juga: Golkar: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Tunggu Momen yang Tepat

"Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK," ujar Yahya.

Selain itu, Yahya mengatakan, pelatihan online juga lebih diminati peserta milenial, sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X