Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Kompas.com - 28/05/2020, 16:31 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, layanan administrasi kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) harus bebas dari praktik pungutan liar ( pungli) dan calo.

"Saya berpesan agar jajaran Dukcapil memberantas calo dan pungli," ujar Tito dalam keterangan pers Kemendagri, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Dinas Dukcapil Bakal Umumkan Perkembangan Proses Pembuatan Administrasi Kependudukan

Tito menekankan agar praktik seperti ini sesegera mungkin dihentikan. Ia meminta tak ada lagi praktik pungli dan calo, selambat-lambatnya pada awal Juni.

"Pekan-pekan ini juga atau paling lambat di awal Juni, saya menargetkan tak ada lagi praktek percaloan dan pungutan liar di kantor Dukcapil," tegasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, jajarannya harus membangun integritas dan sistem untuk memberantas praktik pungli layanan administrasi kependudukan.

"Niatkan dalam hati betul-betul tidak ada lagi calo dan pungli. Kemudian masukkan ke dalam pikiran dan implementasikan dalam tindakan. Pak Kadis, Sekdis, Kabid, Kasie, Kasubag dan staf Dinas Dukcapil semuanya ayo bangun integritas tidak ada lagi pungli dan calo," katanya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Dukcapil Izinkan Dokumen Kependudukan Dikirim ke Rumah Warga

 

Ia juga berterima kasih kepada jajaran Dukcapil yang sudah membangun sistem layanan online dengan aplikasi mobile.

Saat ini layanan tersebut sudah bisa diunduh melalui Playstore.

"Di Playstore akan ada aplikasi GISA Kemendagri. Warga masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, surat pindah, KK, membuat KTP-el, membuat KIA atau membuat surat keterangan apa pun. Sebanyak 23 produk layanan Dukcapil bisa mendaftar lewat aplikasi di Playtore ini," kata Zudan.

Baca juga: Pelayanan Dokumen Dukcapil Sepenuhnya Daring, Begini Cara Urusnya

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa memilih kabupaten kota dan pilih layanan yang diinginkan.

Menurut Zudan, layanan ini sekaligus akan mendampingi layanan artificial intelligence Dukcapil, Chatbot GISA yang ada di aplikasi e-Korpri AKUI.

"Tolong rekan-rekan ASN ini dibuka terus chatbot GISA kita, untuk bisa berkomunikasi membangun layanan secara online," tambah Zudan. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X