Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Kompas.com - 24/05/2020, 17:41 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB Jakarta pada Jumat (8/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB Jakarta pada Jumat (8/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kita masih akan melalui tahapan-tahapan yang cukup berat.

Ia juga menegaskan bahwa situasi yang sedang kita hadapi belum normal.

"Bahkan seluruh dunia sudah mengakui ini bahwa kita di seluruh dunia ini tidak bisa kembali ke kondisi normal seperti zaman dulu lagi sebelum ada pandemi Covid-19," katanya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Ia pun meminta masyarakat mempunyai paradigma baru guna mengantisipasi pandemi Covid-19 berkepanjangan.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

"Kita harus membuat paradigma baru, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru," ujar Yuri 

Kendati diharuskan hidup normal dengan cara baru, produktivitas masyarakat tidak boleh mundur setapak pun.

Namun, produktivitas masyarakat tersebut harus dibarengi dengan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemeritah agar aman dari Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut merupakan strategi untuk mengubah cara hidup masyarakat.

Baca juga: Berikut 10 Anjuran IDAI kepada Pemerintah untuk Cegah Penularan Covid-19 pada Anak

"Inilah strategi yang harus kita lakukan dengan cara mengubah cara hidup kita masing-masing," terang dia.

Untuk itu, tambah Yuri, pihaknya mengharapkan masyarakat dapat mentaati pola hidup secara bersih dan sehat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Desak KBRI Arab Saudi Kawal Serius Dugaan Penyiksaan TKI hingga Kondisinya Kritis

BP2MI Desak KBRI Arab Saudi Kawal Serius Dugaan Penyiksaan TKI hingga Kondisinya Kritis

Nasional
Jelang Vonis Terdakwa Penyiram Air Keras, Novel: Saya Tak Taruh Harapan, Peradilan Ini Sandiwara

Jelang Vonis Terdakwa Penyiram Air Keras, Novel: Saya Tak Taruh Harapan, Peradilan Ini Sandiwara

Nasional
Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Nasional
Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Nasional
Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X