Pemerintah Waspadai Ancaman Penularan Covid-19 akibat Arus Balik Lebaran

Kompas.com - 20/05/2020, 21:39 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak  1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
NOVA WAHYUDIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah mewaspadai ancaman penularan virus corona akibat arus balik setelah Idul Fitri.

Menurut Doni, arus balik dapat menjadi ancaman baru penularan virus corona di Jakarta.

"Kami lapor ke Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman yang sebelum diputuskan dilarang mudik sudah terlanjur kembali ke kampung halaman," ujar Doni dalam video conference, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Sebut 81 Persen Masyarakat Ingin PSBB Berakhir

Menurut Doni, masyarakat yang kembali ke Jakarta dari daerah-daerah yang menjadi sumber penyebaran virus corona dapat menjadi carrier.

Mereka berpotensi menularkan virus kepada masyarakat lainnya.

"Karena kita khawatir apabila ada daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum lantas mereka menuju Jakarta dan mereka juga sebagai carrier, pembawa vrius, tentu ini sangat disayangkan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seluruh tenaga yang dikeluarkan akan sia-sia," sambung Doni.

Baca juga: Jika Ingin Kehidupan Normal, Masyarakat Diminta Patuhi PSBB Dua Minggu ke Depan

Doni mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari solusi.

Koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah kementerian/lembaga, dan TNI-Polri terkait langkah-langkah mengendalikan arus balik pemudik.

Sehingga, dapat mencegah potensi penyebaran virus corona di Jakarta.

Baca juga: Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

Adapun sampai Rabu hari ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Rabu (20/5/2020) pukul 12.00 WIB, ada 693 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 19.189 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X