Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

Kompas.com - 12/05/2020, 20:56 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Dalam keterangannya Doni menyampaikan bahwa kasus positif COVID-19 berjumlah 96 kasus per hari Sabtu (14/3/2020), dari total kasus yang tersebut 8 sembuh dan 5 meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Dalam keterangannya Doni menyampaikan bahwa kasus positif COVID-19 berjumlah 96 kasus per hari Sabtu (14/3/2020), dari total kasus yang tersebut 8 sembuh dan 5 meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan tak ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bila kurva penambahan kasus harian di suatu daerah belum menurun.

Ia memastikan pelonggaran PSBB akan mempertimbangkan faktor epidemologi seperti laju kurva penambahan kasus harian.

"Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelonggaran. Artinya apa? Statusnya masih tetap tidak boleh kendor, justru harus meningkat kembali," kata Doni melalui video conference, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Strategi Ini Membuat Gubernur Bali Yakin Daerahnya Bisa Jadi yang Pertama Bebas Covid-19

Selain itu pemerintah juga melihat tingkat kepatuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melonggarkan PSBB.

Semakin rendah tingkat kepatuhan masyarakatnya, semakin kecil pula kemungkinan pelomggaran PSBB di suatu daerah.

Karenanya, Doni mengatakan, pemerintah melalui Gugus Tugas akan melihat kurva penambahan kasus harian dipadukan dengan tingkat kepatuhan masyarakat untuk menyetujui pelonggaran PSBB.

Baca juga: Doni Monardo Sadar Warga 45 Tahun ke Bawah Bisa Jadi Carrier Covid-19

Doni pun menambahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus sinkron ketika nantinya memutuskan pelonggaran PSBB.

"Ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," lanjut Doni.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X