Kompas.com - 16/05/2020, 09:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, masih ada warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan sosial tetapi belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Muhadjir pun meminta agar warga miskin tersebut dimasukkan ke dalam DTKS sedangkan warga yang sudah mampu dikeluarkan dari DTKS.

"Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah Covid-19 selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular," kata Muhadjir dalam siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

"Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial," lanjut Muhadjir.

Muhadjir menyampaikan hal itu setelah meninjau penyaluran bantuan sosial (bansos) Presiden di RW 08 dan RW 05, Desa Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Muhadjir menceritakan, dalam peninjauan itu ia masih menemukan warga miskin yang belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bansos yang jumlahnya sangat banyak.

"Karena jumlah penerimanya banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta kepala keluarga seluruh Indonesia yang menerima. Dari 54 juta kepala keluarga, pasti ada 1 atau 2 keluarga yang tidak tepat sasaran. Itu mohon dimaklumi," kata Muhadjir.

Ia memastikan proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat, sesuai usulan RT/RW.

Muhadjir menambahkan, Kemendes PDTT dan Kemensos juga akan membuat kebijakan setiap penerima datanya akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik untuk memastikan ketepatan sasaran.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

"Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima, sehingga kalau ada kepala desa yang mau main-main tidak akan bisa," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

Nasional
UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Nasional
Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Nasional
Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X