Kompas.com - 14/05/2020, 23:21 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui data penerima Bantuan Sosial (Bansos) masih bermasalah sehingga belum semua masyarakat terdampak Covid-19 menerimanya.

Muhadjir pun meminta hal tersebut tidak hanya disikapi dengan kritik, melainkan juga lewat upaya membenahi bersama.

"Jadi kita terima betul kritik dan saran tentang data dengan kondisi saat ini yang memiliki beberapa kekurangan dan itu memang harus diakui," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis usai menyalurkan Bansos Presiden di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Sempat Bermasalah dengan Data Penerima, Warga Kelurahan Warakas Akhirnya Terima Bansos dari Kemensos

"Tapi tidak cukup dikritik. Mari kita benahi bersama agar mereka yang terdampak ini bisa terbantu," lanjut dia.

Ia mengatakan, pemerintah membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi lewat berbagai jenis bantuan.

Paket bantuan tersebut yakni Bansos Sembako, Bansos Tunai, Bansos Presiden, Program Keluarga Harapan, dan program padat karya tunai.

Adapun Bansos Presiden ditujukan bagi masyarakat yang belum menerima Bansos Sembako dan Bansos Tunai yang datanya sebagian besar berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, Covid-19 mengakibatkan sejumlah orang kehilangan mata pencahariannya sehingga mereka yang awalnya memiliki penghasilan kini jatuh miskin.

Mereka yang menjadi orang miskin baru ini tidak tercatat di DTKS sehingga akan dibantu melalui Bansos Presiden.

Baca juga: Sebut Sinkronisasi Data Bansos Kian Baik, Muhadjir Contohkan Tangsel

Untuk itu, saat ini pemerintah pusat beserta pemerintah daerah terus mendata mereka yang tergolong sebagai orang miskin baru ini.

"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran Bansos Presiden ini selain sisa DTKS yang belum mendapatkan Bansos reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS. Mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk Ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," tutur Muhadjir.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Nasional
Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Nasional
KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Nasional
Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Nasional
Elektabilitas Prabowo yang Tersisa Setelah Dua Pilpres...

Elektabilitas Prabowo yang Tersisa Setelah Dua Pilpres...

Nasional
UPDATE: 4.225 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 Kasus

UPDATE: 4.225 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X