Kompas.com - 14/05/2020, 23:21 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui data penerima Bantuan Sosial (Bansos) masih bermasalah sehingga belum semua masyarakat terdampak Covid-19 menerimanya.

Muhadjir pun meminta hal tersebut tidak hanya disikapi dengan kritik, melainkan juga lewat upaya membenahi bersama.

"Jadi kita terima betul kritik dan saran tentang data dengan kondisi saat ini yang memiliki beberapa kekurangan dan itu memang harus diakui," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis usai menyalurkan Bansos Presiden di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Sempat Bermasalah dengan Data Penerima, Warga Kelurahan Warakas Akhirnya Terima Bansos dari Kemensos

"Tapi tidak cukup dikritik. Mari kita benahi bersama agar mereka yang terdampak ini bisa terbantu," lanjut dia.

Ia mengatakan, pemerintah membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi lewat berbagai jenis bantuan.

Paket bantuan tersebut yakni Bansos Sembako, Bansos Tunai, Bansos Presiden, Program Keluarga Harapan, dan program padat karya tunai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Bansos Presiden ditujukan bagi masyarakat yang belum menerima Bansos Sembako dan Bansos Tunai yang datanya sebagian besar berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, Covid-19 mengakibatkan sejumlah orang kehilangan mata pencahariannya sehingga mereka yang awalnya memiliki penghasilan kini jatuh miskin.

Mereka yang menjadi orang miskin baru ini tidak tercatat di DTKS sehingga akan dibantu melalui Bansos Presiden.

Baca juga: Sebut Sinkronisasi Data Bansos Kian Baik, Muhadjir Contohkan Tangsel

Untuk itu, saat ini pemerintah pusat beserta pemerintah daerah terus mendata mereka yang tergolong sebagai orang miskin baru ini.

"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran Bansos Presiden ini selain sisa DTKS yang belum mendapatkan Bansos reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS. Mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk Ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," tutur Muhadjir.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.