Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

Kompas.com - 14/05/2020, 23:21 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui data penerima Bantuan Sosial ( Bansos) masih bermasalah sehingga belum semua masyarakat terdampak Covid-19 menerimanya.

Muhadjir pun meminta hal tersebut tidak hanya disikapi dengan kritik, melainkan juga lewat upaya membenahi bersama.

"Jadi kita terima betul kritik dan saran tentang data dengan kondisi saat ini yang memiliki beberapa kekurangan dan itu memang harus diakui," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis usai menyalurkan Bansos Presiden di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Sempat Bermasalah dengan Data Penerima, Warga Kelurahan Warakas Akhirnya Terima Bansos dari Kemensos

"Tapi tidak cukup dikritik. Mari kita benahi bersama agar mereka yang terdampak ini bisa terbantu," lanjut dia.

Ia mengatakan, pemerintah membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi lewat berbagai jenis bantuan.

Paket bantuan tersebut yakni Bansos Sembako, Bansos Tunai, Bansos Presiden, Program Keluarga Harapan, dan program padat karya tunai.

Adapun Bansos Presiden ditujukan bagi masyarakat yang belum menerima Bansos Sembako dan Bansos Tunai yang datanya sebagian besar berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, Covid-19 mengakibatkan sejumlah orang kehilangan mata pencahariannya sehingga mereka yang awalnya memiliki penghasilan kini jatuh miskin.

Mereka yang menjadi orang miskin baru ini tidak tercatat di DTKS sehingga akan dibantu melalui Bansos Presiden.

Baca juga: Sebut Sinkronisasi Data Bansos Kian Baik, Muhadjir Contohkan Tangsel

Untuk itu, saat ini pemerintah pusat beserta pemerintah daerah terus mendata mereka yang tergolong sebagai orang miskin baru ini.

"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran Bansos Presiden ini selain sisa DTKS yang belum mendapatkan Bansos reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS. Mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk Ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," tutur Muhadjir.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X