Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Perhatian Pemerintah Salurkan Bansos Mulai Bergeser ke Luar Jabodetabek

Kompas.com - 12/05/2020, 10:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perhatian pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) akan mulai bergeser ke wilayah luar Jabodetabek.

Sebab, penularan Covid-19 di Jabodetabek dinilai sudah mulai menurun.

Ia memastikan bantuan akan terus disalurkan sambil mengupayakan percepatan penanganan Covid-19.

"Bantuan akan terus kita salurkan sambil kita mengupayakan percepatan penanganan Covid-19. Kalau Jabodetabek sudah ada penurunan kasus positifnya, maka perhatian pemerintah akan mulai bergeser ke wilayah luar Jabodetabek yang ditaksir jadi episentrum baru penyebaran Covid-19," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Tiap Daerah Akan Dievaluasi

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi penyaluran bansos di setiap daerah.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar setiap daerah tidak terkejut apabila ada perubahan yang terjadi dalam penyaluran berikutnya.

"Perlu diingat, kami akan terus melakukan evaluasi. Jadi jangan kaget kalau di tengah jalan ada perubahan-perubahan berdasarkan hasil monitoring tim saya yang disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa untuk perbaikan berikutnya," kata dia.

Hingga 10 Mei 2020, realisasi bansos pemerintah pusat yang disebut sebagai bansos Presiden sudah dibagikan.

Baca juga: Lurah Diminta Tak Asal Terima Data Penerima Bansos dari RT/RW

Tahap pertama di wilayah DKI Jakarta telah rampung 100% dilanjutkan tahap kedua sudah 22,2%.

Kemudian wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) tahap pertama secara keseluruhan mencapai 8,83 persen.

Namun, diketahui bahwa jumlah pasien positif terjangkit virus corona dan terjangkit penyakit Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, berdasarkan data pemerintah pada Senin (11/5/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui ada 233 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Diprotes Warga karena Menerima Bansos, Kepala Desa: Saya Tidak Tahu

Penambahan itu menyebabkan total ada 14.265 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Konfirmasi positif Covid-19 hari ini kita dapatkan 233 orang, sehingga totalnya menjadi 14.265 orang," ujar Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Sejauh ini, kasus Covid-19 tercatat ada di 373 kabupaten atau kota dari 34 provinsi, atau semua provinsi di Indonesia.

Namun, sebaran kasus baru periode 10 - 11 Mei 2020 diketahui berasal dari 15 provinsi. DKI Jakarta mencatat penambahan kasus Covid-19 tertinggi dengan 86 kasus baru.

Berikutnya, ada Jawa Barat dengan 56 kasus baru. Penambahan tinggi juga masih dicatat Jawa Timur dengan 34 kasus baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com