Kompas.com - 14/05/2020, 05:00 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana mengakui, komunikasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia, belum optimal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, masih ada pembantu presiden yang tidak bisa memilah-milah, mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan mana informasi yang sudah merupakan keputusan final.

"Ada yang padahal (informasi) itu untuk diskusi di dalam. Tapi keluar," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Warga 45 Tahun ke Bawah Boleh Bekerja, tapi Hanya untuk 11 Bidang Ini

Akibatnya, informasi tersebut menjadi narasi publik sehingga seolah-olah itu menjadi keputusan pemerintah. Padahal, belum tentu menjadi keputusan karena mesti dikaji terlebih dahulu.

Selain itu, ada pula pembantu presiden yang tidak mampu menjelaskan programnya secara komprehensif dan lugas. Hal itu seringkali terjadi dan menyebabkan mispersepsi di publik.

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung beberapa menteri yang dinilai sempat offside dalam menyampaikan pernyataan. Bahkan berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya soal istilah mudik dan pulang kampung serta soal pebisnis yang diperbolehkan menggunakan pesawat terbang.

"Beliau kan sempat mengatakan bahwa (pesawat komersial diperbolehkan) untuk pebisnis. Nah, kata-kata itu tidak ada sama sekali di sidang kabinet sebelumnya," ujar Moeldoko.

Baca juga: Menhub Budi Karya Bolehkan Pesawat Komersial Beroperasi untuk Pebisnis

"Yang ada itu adalah orang dengan kepentingan khusus, kebutuhan khusus. Ada syaratnya itu lengkap dan jelas," lanjut dia.

Ketika ditanya, apakah menteri yang dimaksud Moeldoko adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Moeldoko enggan menjawab.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X