Ahli Psikologi Politik: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sama dengan Negara Lain, tetapi...

Kompas.com - 10/05/2020, 12:56 WIB
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, pemerintah Indonesia sudah melakukan metode penanganan pandemi Covid-19 yang juga diterapkan seluruh negara terdampak.

Namun, kata dia, metode penanganan berupa kebijakan-kebijakan itu perlu dukungan masyarakat agar efektif.

Setidaknya, ada lima metode yang diterapkan di negara-negara terpapar Covid-19, termasuk Indonesia. Dalam penerapannya, tinggal dilihat bagaimana penekanan, variasi, serta intensitasnya.

Baca juga: Ahli Psikologi Politik: Kondisi Psikologis Pengaruhi Penanganan Covid-19

"Pemerintah sudah melakukan kelimanya, tinggal sekarang kelima metode ini perlu dukungan perilaku masyarakat, karena kebijakan ini objek dan subjeknya orang, yang berperilakunya manusia," kata Hamdi dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (10/5/2020).

Pertama, soal komunikasi risiko. Hamdi mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi kemasyarakatan tentang Covid-19 ini sampai secara proporsional, tepat, akurat sehingga tidak ada info yang simpang siur dan keliru.

Informasi yang disampaikan terkait Covid-19, kata dia, tidak boleh bias dan menakut-nakuti sehingga orang menjadi paranoid serta stress berlebihan.

Namun juga tidak boleh mengatakan pandemi Covid-19 ini tidak bahaya karena membuat orang menjadi tidak peduli dan menganggapnya enteng.

Baca juga: UPDATE 10 Mei: 733 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, 363 Orang Sembuh

"Manajemen info kata kunci karena ini akan mempengaruhi pola pikir orang, emosi, dan caranya berperilaku. Jadi seakurat mungkin jangan sampai keliru, ambigu, berkembang jadi hoaks dan rumor. Ada juga teori konspirasi, jangan sampai ditangkap masyarakat," kata dia.

Kedua, soal aspek higienitas terkait protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, menjaga kebersihan pribadi, dan lingkungan harus maksimal.

Ketiga, penerapan pembatasan fisik dengan istilah social atau physical distancing yang terdiri dari beberapa variasi juga harus ketat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X