Pemerintah yang Mencla-mencle dan Penjelasan Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana mengakui, komunikasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia, belum optimal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, masih ada pembantu presiden yang tidak bisa memilah-milah, mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan mana informasi yang sudah merupakan keputusan final.

"Ada yang padahal (informasi) itu untuk diskusi di dalam. Tapi keluar," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Warga 45 Tahun ke Bawah Boleh Bekerja, tapi Hanya untuk 11 Bidang Ini

Akibatnya, informasi tersebut menjadi narasi publik sehingga seolah-olah itu menjadi keputusan pemerintah. Padahal, belum tentu menjadi keputusan karena mesti dikaji terlebih dahulu.

Selain itu, ada pula pembantu presiden yang tidak mampu menjelaskan programnya secara komprehensif dan lugas. Hal itu seringkali terjadi dan menyebabkan mispersepsi di publik.

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung beberapa menteri yang dinilai sempat offside dalam menyampaikan pernyataan. Bahkan berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Misalnya soal istilah mudik dan pulang kampung serta soal pebisnis yang diperbolehkan menggunakan pesawat terbang.

"Beliau kan sempat mengatakan bahwa (pesawat komersial diperbolehkan) untuk pebisnis. Nah, kata-kata itu tidak ada sama sekali di sidang kabinet sebelumnya," ujar Moeldoko.

Baca juga: Menhub Budi Karya Bolehkan Pesawat Komersial Beroperasi untuk Pebisnis

"Yang ada itu adalah orang dengan kepentingan khusus, kebutuhan khusus. Ada syaratnya itu lengkap dan jelas," lanjut dia.

Ketika ditanya, apakah menteri yang dimaksud Moeldoko adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Moeldoko enggan menjawab.

Ia hanya menyebut, Budi Karya memang baru saja sembuh dari penyakit Covid-19.

"Jadi begitu sembuh, masuk, aktif langsung situasinya seperti ini. Nah, beliau enggak mengikuti proses panjang sebelumnya," ujar Moeldoko.

Pola komunikasi publik para pembantu presiden ini semakin ruwet karena belum seluruh dari mereka memiliki tim internal yang mapan, terutama tim komunikasi publik.

Baca juga: Ahli Psikologi Politik: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sama dengan Negara Lain, tetapi...

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 ini diketahui baru berjalan sekitar enam bulan sebelum wabah virus corona menerjang pada Maret 2020. Konsolidasi internal kementerian belum sepenuhnya optimal.

"Sehingga seolah-olah, ini piye toh karepnya pemerintah? Mencla-mencle, enggak konsisten. Satu sisi menyelenggarakan PSBB, pada sisi yang lain membuka transportasi. Padahal tidak begitu," ujar Moeldoko.

"Padahal PSBB masih sama. Enggak ada yang berubah ya PSBB. Mudik dilarang, aktivitas dibatasi," lanjut dia.

Baca juga: Istana Tegaskan Pelonggaran PSBB Tak Bisa Asal, Ini Syaratnya

Ia pun menegaskan, pada dasarnya hal-hal itu bukanlah menjadi suatu alasan yang bisa dimaklumi.

Pemerintah, lanjut Moeldoko, terus melakukan perbaikan supaya penanganan wabah virus corona dapat optimal.

Sosialisasi pencegahan Covid-19 terus digencarkan. Penerapan PSBB diklaim tak kendor sedikit pun. Begitu juga penelusuran terhadap pasien positif baru sekaligus perawatan pasien di rumah sakit. Semuanya masih terus dilakukan.

Kasus virus corona di Indonesia sendiri, hingga Rabu, masih terus bertambah.

Baca juga: UPDATE 13 Mei: Kini Ada 3.287 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 224 dalam Sehari

Data yang dipaparkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menunjukkan, terdapat penambahan kasus sebanyak 689 dibandingkan Selasa kemarin.

Dengan demikian total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 15.438.

Dari jumlah itu, 1.028 orang meninggal dunia dan 3.287 orang dinyatakan sembuh.