KPK: Saat Pandemi Covid-19, Pengadaan Barang Paling Berisiko Dikorupsi

Kompas.com - 09/05/2020, 15:29 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam pertemuan dengan delegasi ARVA Afghanistan di Gedung ACLC KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam pertemuan dengan delegasi ARVA Afghanistan di Gedung ACLC KPK, Senin (17/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Pahala Nainggolan mengatakan ada tiga hal yang harus diwaspadai kepala daerah terkait dengan praktik korupsi dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal pertama yang harus diwaspadai adalah pengadaan barang dan jasa.

"Yang pertama risiko paling tinggi jelas pengadaan, makanya KPK keluarkan surat edaran," kata Pahala dalam diskusi online, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: Dapat Promosi, Direktur Penyidikan KPK Panca Putra Ditarik Polri

Pahala mengatakan, KPK sudah membuat delapan rambu-rambu terkait pengadaan barang dan jasa saat pandemi Covid-19 yang tercantum dalam surat edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Menurut Pahala, apabila kepala daerah menjalankan pengadaan sesuai dengan rambu-rambu yang dibuat KPK, dipastikan akan aman dari praktik korupsi.

"Kalau Anda tidak melanggar delapan rambu ini kita pastikan aman," ujarnya.

"Kalau salah administrasi kan bisa saja kepala daerah tahu pasti. Kalau salah administrasi enggak apa-apa, itu diupdate saja," sambung dia.

Risiko korupsi kedua, lanjut Pahala, adalah penerimaan sumbangan. Menurut Pahala, segala hal menyangkut data sumbangan harus dibuka kepada masyarakat setiap hari. 

"Update harian. Supaya masyarakat tahu," ungkapnya.

Terakhir, yang juga harus diwaspadai adalah pemberian bantuan sosial. Saran Pahala, ada baiknya bantuan sosial sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: ICW Nilai Alasan KPK yang Tak Kunjung Tangkap Buronan Tidak Relevan

Pahala menambahkan, penggunaan DTKS juga harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tepat sasaran.

Serta terhindar dari praktik korupsi dalam pemberian pengadaan dana bantuan sosial.

"Kalau anda merujuk pada DTKS yang pertama dijamin Anda tidak akan salah. Tidak akan salah dalam artian tidak akan pidana," ucap Pahala.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X