KPK: Saat Pandemi Covid-19, Pengadaan Barang Paling Berisiko Dikorupsi

Kompas.com - 09/05/2020, 15:29 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam pertemuan dengan delegasi ARVA Afghanistan di Gedung ACLC KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam pertemuan dengan delegasi ARVA Afghanistan di Gedung ACLC KPK, Senin (17/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Pahala Nainggolan mengatakan ada tiga hal yang harus diwaspadai kepala daerah terkait dengan praktik korupsi dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal pertama yang harus diwaspadai adalah pengadaan barang dan jasa.

"Yang pertama risiko paling tinggi jelas pengadaan, makanya KPK keluarkan surat edaran," kata Pahala dalam diskusi online, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: Dapat Promosi, Direktur Penyidikan KPK Panca Putra Ditarik Polri

Pahala mengatakan, KPK sudah membuat delapan rambu-rambu terkait pengadaan barang dan jasa saat pandemi Covid-19 yang tercantum dalam surat edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Menurut Pahala, apabila kepala daerah menjalankan pengadaan sesuai dengan rambu-rambu yang dibuat KPK, dipastikan akan aman dari praktik korupsi.

"Kalau Anda tidak melanggar delapan rambu ini kita pastikan aman," ujarnya.

"Kalau salah administrasi kan bisa saja kepala daerah tahu pasti. Kalau salah administrasi enggak apa-apa, itu diupdate saja," sambung dia.

Risiko korupsi kedua, lanjut Pahala, adalah penerimaan sumbangan. Menurut Pahala, segala hal menyangkut data sumbangan harus dibuka kepada masyarakat setiap hari. 

"Update harian. Supaya masyarakat tahu," ungkapnya.

Terakhir, yang juga harus diwaspadai adalah pemberian bantuan sosial. Saran Pahala, ada baiknya bantuan sosial sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: ICW Nilai Alasan KPK yang Tak Kunjung Tangkap Buronan Tidak Relevan

Pahala menambahkan, penggunaan DTKS juga harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tepat sasaran.

Serta terhindar dari praktik korupsi dalam pemberian pengadaan dana bantuan sosial.

"Kalau anda merujuk pada DTKS yang pertama dijamin Anda tidak akan salah. Tidak akan salah dalam artian tidak akan pidana," ucap Pahala.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X