ICW Nilai Alasan KPK yang Tak Kunjung Tangkap Buronan Tidak Relevan

Kompas.com - 08/05/2020, 15:05 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti ICW Kurnia Ramadhana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengkritik pernyataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebut pengumuman penetapan status tersangka sebagai faktor penyebab tersangka kasus korupsi melarikan diri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, alasan tersebut tidak relevan karena para tersangka biasanya sudah lebih dahulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari KPK sebelum diumumkan oleh KPK ke muka publik.

"Mengaitkan pengumuman penetapan tersangka oleh KPK dengan potensi pelaku kejahatan korupsi melarikan diri sebenarnya tidak relevan," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: ICW: KPK Era Firli Bahuri Minim Penindakan, tapi Surplus Buronan

Kurnia pun mencontohkan konferensi pers penetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang dilakukan jauh setelah SPDP diterima oleh Imam.

ICW juga mengkritik rencana KPK yang tidak ingin mengumumkan penetapan tersangka sebelum menangkap tersangka tersebut.

Kurnia mengatakan, pengumuman penetapan tersangka merupakan bentuk implementasi nilai keterbukaan dan akuntabilitas yang tercantum pada Pasal 5 UU KPK.

"Sederhananya, konferensi pers penetapan tersangka merupakan bagian tanggung jawab KPK terhadap publik," ujar Kurnia.

ICW pun menyarankan agar KPK menggunakan kewenangan untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri untuk mencegah tersangka yang melarikan diri.

"Untuk itu lebih baik Pimpinan KPK tidak menyalahkan sistem yang selama ini berjalan di KPK. Mungkin memang model dan cara kepemimpinannya saja yang keliru, bukan sistemnya," kata Kurnia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap faktor yang membuat KPK tak kunjung berhasil menangkap para tersangka yang berstatus buron.

Menurut Nawawi, para tersangka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena penetapan mereka sebagai tersangka sudah lebih diumumkan sebelum mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

Baca juga: 5 Tersangka Korupsi Buron, Pimpinan KPK Ungkap Penyebabnya

"Sejak pengumuman status tersangka tersebut terkadang memakan waktu yang lama, baru tahapan pemanggilan tehadap mereka. Akibatnya, itu yang menjadi 'ruang' bagi tersangka untuk melarikan diri," kata Nawawi.

Oleh karena itu, KPK kini tengah mengembangkan sebuah mekanisme baru yakni penetapan tersangka baru diumumkan setelah tersangka tersebut sudah berada di tangan KPK.

"Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujung-ujungnya di DPO," ujar Nawawi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X