Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Jangan Curi-curi Kesempatan untuk Mudik

Kompas.com - 04/05/2020, 17:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tak mencuri-curi kesempatan untuk mudik.

Hal itu disampaikan Doni lantaran masih ada masyarakat yang mudik secara diam-diam melalui jalan tikus.

"Jangan mencuri-curi kesempatan sehingga kalau ini masih dilakukan maka akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman. Kebiasaan kita untuk bertemu dan berpelukan, bersalaman dengan orang-orang yang kita sayangi, berdekatan justru membahayakan mereka," kata Doni melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Polisi: Janganlah Mudik, Kasihan Warga di Kampung

Ia mengatakan, bisa jadi para pemudik merupakan orang tanpa gejala yang membawa virus corona di dalam tubuhnya.

Hal ini tanpa disadari dapat menulari keluarga di kampung halaman.

Jika semakin banyak masyarakat di daerah yang terjangkit Covid-19, kata dia, hal itu semakin menyulitkan pemerintah.

Sebab, jumlah fasilitas kesehatan di daerah tak sebanyak di kota-kota besar.

Selain itu, lanjut Doni, rasio dokter dengan jumlah penduduk di Indonesia tergolong kecil. Saat ini, hanya ada 1.973 dokter paru-paru di Indonesia.

Ia menyatakan, dokter dengan tersebut tak akan memadai untuk menangani jumlah pasien positif Covid-19 jika terus bertambah.

Karena itu, ia meminta masyarakat tak mudik agar tak menulari keluarga di kampung halaman.

Baca juga: Saat Wabah Covid-19, Gagasan Rakyat Dapat Berhentikan Anggota DPR Muncul Lagi

Dengan demikian, Indonesia tak mengalami kekurangan jumlah dokter lantaran pasien positif Covid-19 terus bertambah.

"Jadi jaga jangan sampai dokter kelelahan dan menurunkan imunitasnya. Kalau kita sayang dokter-dokter kita jangan repotkan dokter. Dokter dan rumah sakit jadi benteng terakhir. Mari masyarakat jadi garda terdepan," ujar Doni.

"Jangan sampai terjadi penularan, tidak cukup pemerintah pusat tapi juga akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh nonformal seperti RT dan RW, media massa juga harus bersatu mendukung supaya pencegahan bisa lebih masif," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com