Saat Wabah Covid-19, Gagasan Rakyat Dapat Berhentikan Anggota DPR Muncul Lagi

Kompas.com - 04/05/2020, 16:56 WIB
DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, gagasan tentang wewenang rakyat memberhentikan anggota DPR penting untuk disuarakan kembali di tengah situasi sekarang ini.

Situasi yang dimaksud Feri adalah ketidakmampuan DPR untuk memprioritaskan penanggulangan wabah Covid-19 di atas kepentingan kelompok.

"Di tengah bencana ini, gagasan agar kewenangan rakyat untuk memberhentikan anggota DPR dirasakan penting untuk disuarakan kembali," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Baca juga: DPR Diminta Gunakan Hak Interpelasi Pertanyakan Perppu Penanganan Covid-19

Menurut Feri, sistem parlemen yang berlaku saat ini melanggengkan kekuasaan anggota dewan.

Hal ini karena relasi antara pemilih dengan yang dipilih terputus pasca-pemilu usai. Sehingga, pemilih tak punya wewenang memberhentikan anggota dewan, sekalipun yang kinerjanya buruk.

Anggota dewan, kata Feri Amsari, hanya dapat diberhentikan dan diganti oleh ketua umum partai politik.

"Makanya anggota DPR dipilih oleh rakyat tapi bekerja demi ketua partai. Sebuah sistem yang terbukti salah terutama pada saat darurat seperti saat ini," ujarnya.

Baca juga: Habiburokhman Jawab Kritik Najwa Shihab: Ini Serangan Balik...

Sejak awal masa pandemi Covid-19 hingga saat ini, kritik terus menerus tertuju pada anggota DPR.

Banyak pihak yang tidak setuju pada langkah DPR membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, RKUHP, hingga RUU Pemasyarakatan di tengah situasi wabah.

Pada masa awal pandemi, DPR dikecam karena hendak mendahulukan rapid test untuk para anggota dan keluarga.

Belakangan, mereka kembali dikritik karena mengedarkan obat herbal Covid-19 sebelum mengantongi izin BPOM.

Baca juga: BPOM Evaluasi Keamanan dan Mutu Herbavid19 yang Dibagikan Satgas DPR

Oleh karenanya, menurut Feri, penting memberikan kewenangan kepada rakyat untuk dapat memberhentikan wakilnya di parlemen.

"Misalnya, melalui kewenangan petisi masyarakat dapat mengganti anggota DPR yang hanya mementingkan diri sendiri di tengah pandemi begini dan tidak mungkin mereka membuat UU yang tidak sesuai kehendak rakyat," kata Feri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X