Di RDP, Politisi PKB dan Demokrat Minta KPK Awasi Program Kartu Prakerja

Kompas.com - 29/04/2020, 16:12 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi para Wakil Ketua (kiri ke kanan) Nawawi  Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan anggaran penangangan COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi para Wakil Ketua (kiri ke kanan) Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan anggaran penangangan COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Anggota Komisi III meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencurigai akan ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut.

"Kartu Prakerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Catat, Insentif Cair 5 Hari Setelah Selesai Pelatihan Kartu Prakerja

Cucun juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan langsung kepada masyarakat.

"Ada rekomendasi seperti apa Kartu Prakerja ini pelatihannya Rp 1 juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk social safety atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, hingga saat ini, belum ada laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Kartu Prakerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut dia, KPK tetap harus fokus mengawasi program tersebut secara detail.

"Saya kira KPK concern mengawasi ini, sebab ini betul-betul menjadi rawan, silakan KPK bekerja untuk ini," kata Hinca.

Lebih lanjut, Hinca juga mempertanyakan, tidak ada proses tender maupun penunjukan dari pihak pemerintah kepada delapan platform digital dalam Kartu Prakerja.

"Apalagi kemarin KSP mengumumkan delapan mitra kerja dalam progran itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Gojek dan Traveloka Tolak Jadi Mitra Kartu Prakerja, Mengapa?

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.