Dugaan Konflik Kepentingan Stafsus Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Milenial, Kolonial Sama Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif menilai dugaan konflik kepentingan staf khusus presiden menunjukkan tidak ada bedanya antara pejabat dari kelompok milenial dan kelompok yang lebih tua dalam hal konflik kepentingan.

"Ternyata milenial dan kolonial itu sama saja sifatnya, kalau sudah uang lupa segalanya," kata Laode dalam sebuah diskusi online, Jumat (24/4/2020).

Laode menuturkan, anak-anak muda yang dipilih menjadi staf khusus presiden sebetulnya merupakan sosok-sosok yang mempunyai rekam jejak dan masa depan menjanjikan.

Baca juga: TII: Mundurnya Dua Stafsus Presiden Tak Cukup Selesaikan Dugaan Konflik Kepentingan

Menurut Laode, para stafsus yang umumnya merupakan lulusan sekolah tinggi luar negeri itu mestinya dapat menjadi contoh bagi anak-anak muda lainnya.

Para stafus milenial itu juga diharapkan tidak terjerumus dengan praktik kotor yang disebut Laode sudah mendarah-daging.

"Mereka ini anak-anak pintar negeri, yang rising star-nya Indonesia ini untuk ke depan, inovatif baik, tetapi dengan mencemplungkan diri ke situ secara formal akhirnya susah mereka," kata Laode.

Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Andi Taufan Mundur dari Jabatan Stafsus Presiden

Laode pun mengapresiasi keputusan dua stafsus, Belva Devara dan Andi Taufan yang mengundurkan diri setelah diduga melakukan konflik kepentingan.

Namun, Laode mendorong agar stafsus yang lain mendeklarasikan diri tidak akan memanfaatkan jabatan stafsus mereka untuk kepentingan pribadi dan perusahaan.

"Kalau mereka ini benar-benar ingin dikenang atau dijadikan contoh oleh teman-teman sesama milenial, mereka harus bikin itu, deklarasi tentang benturan kepentingan bahwa pribadi mereka dan perusahaan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek negara," kata Laode.

Baca juga: Mengintip Rincian Gaji Para Penasihat Jokowi: KSP, Wantimpres, hingga Stafsus

Diberitakan, dua staf khusus presiden Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan.

Belva mengundurkan diri dari posisi staf khusus presiden berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia.

Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.