Kasus Belva dan Taufan Berpotensi Ganggu Konsentrasi Presiden

Kompas.com - 24/04/2020, 18:00 WIB
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago Dok. Pribadi Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya dua Staf Khusus Presiden, yakni Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, dinilai sebagai langkah yang tepat dan bijak.

Sebab, keberadaan keduanya yang juga merupakan seorang CEO dari perusahaan masing-masing, rawan terjadi konflik kepentingan dan akan menjadi beban di kemudian hari bagi pemerintahan.

"Wajar kasus polemik Andi Taufan dan Belva menjadi beban bagi Presiden dan bisa mengganggu konsentrasi kerja Presiden," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Andi Taufan Mundur dari Jabatan Stafsus Presiden

Menurut dia, Presiden sulit mempertahankan keduanya karena dalam kurun waktu singkat setelah diumumkan ke publik, salah satu dari mereka justru menunjukkan gelagat konflik kepentingan itu.

"Tidak mungkin mempertahankan benang basah apalagi setelah polemik kasus surat Andi Taufan yang dialamatkan ke camat. Sangat kuat dugaan abuse of power dan rawan konflik kepentingan," ucap dia.

Dengan mundurnya keduanya, tidak serta merta potensi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang berakhir.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mardani Berharap Mundurnya Belva Diikuti Staf Khusus Lain yang Berkonflik Kepentingan

Aparat penegak hukum diharapkan dapat masuk untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hukum dalam perkara ini.

"Harus tetap wajib ada penyelidikan," lanjut dia.

Seperti diberitakan, dua orang Staf Khusus Presiden, yakni Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan.

Baca juga: Bantah Ruangguru Milik Singapura, Belva Devara: Semuanya Punya Saya!

Belva mengundurkan diri karena berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat dengan kop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia.

Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X