Kasus Belva dan Taufan Berpotensi Ganggu Konsentrasi Presiden

Kompas.com - 24/04/2020, 18:00 WIB
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago Dok. Pribadi Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya dua Staf Khusus Presiden, yakni Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, dinilai sebagai langkah yang tepat dan bijak.

Sebab, keberadaan keduanya yang juga merupakan seorang CEO dari perusahaan masing-masing, rawan terjadi konflik kepentingan dan akan menjadi beban di kemudian hari bagi pemerintahan.

"Wajar kasus polemik Andi Taufan dan Belva menjadi beban bagi Presiden dan bisa mengganggu konsentrasi kerja Presiden," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Andi Taufan Mundur dari Jabatan Stafsus Presiden

Menurut dia, Presiden sulit mempertahankan keduanya karena dalam kurun waktu singkat setelah diumumkan ke publik, salah satu dari mereka justru menunjukkan gelagat konflik kepentingan itu.

"Tidak mungkin mempertahankan benang basah apalagi setelah polemik kasus surat Andi Taufan yang dialamatkan ke camat. Sangat kuat dugaan abuse of power dan rawan konflik kepentingan," ucap dia.

Dengan mundurnya keduanya, tidak serta merta potensi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang berakhir.

Baca juga: Mardani Berharap Mundurnya Belva Diikuti Staf Khusus Lain yang Berkonflik Kepentingan

Aparat penegak hukum diharapkan dapat masuk untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hukum dalam perkara ini.

"Harus tetap wajib ada penyelidikan," lanjut dia.

Seperti diberitakan, dua orang Staf Khusus Presiden, yakni Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan.

Baca juga: Bantah Ruangguru Milik Singapura, Belva Devara: Semuanya Punya Saya!

Belva mengundurkan diri karena berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat dengan kop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia.

Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X