Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

JAKARTA, KOMPAS.com - "Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi/persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19."

Demikian penggalan surat terbuka yang ditulis Adamas Belva Syah Devara melalui akun Instagram-nya, saat memutuskan mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden pada Selasa (21/4/2020).

Belva Devara merupakan satu dari tujuh Stafsus Presiden Jokowi yang dikenal sebagai stafsus milenial. Jajaran milenial berprestasi itu ditunjuk Jokowi sebagai orang yang diminta nasihatnya terkait sejumlah hal.

Surat terbuka itu diunggah setelah banyak pihak yang menuding Belva rawan konflik kepentingan. Sebab, perusahaan Ruangguru yang didirikannya menjadi mitra pemerintah untuk terlibat memberikan materi dalam program Kartu Prakerja.

Baca juga: Mundurnya Belva dan Pilihan untuk Stafsus Milenial Lainnya...

Setidaknya, ada delapan perusahaan, termasuk Ruangguru, yang terlibat di dalam program dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat Kartu Prakerja.

Setiap perusahaan yang menghadirkan pelatihan tentunya berpotensi mendapatkan pemasukan yang cukup signfikan dari program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja yang diinisiasi Jokowi itu belakangan ramai diperbincangkan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, tidak sedikit materi yang ada dibanderol dengan tarif selangit. Padahal, pada saat yang sama, masyarakat kini tengah dihadapkan pada situasi ekonomi yang sulit.

Belva Devara menjadi staf khusus milenial pertama yang mengundurkan diri pasca-diperkenalkan untuk kali pertama oleh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 21 November 2019 lalu.

Baca juga: Pengunduran Diri Belva Dinilai Selamatkan Presiden Jokowi

Itu artinya, belum genap satu semester ia berkantor di Istana Kepresidenan untuk membantu kerja Presiden Jokowi.

Berikut sejumlah catatan mengenai Belva Devara saat ditunjuk sebagai stafsus milenial hingga terjerat konflik kepentingan Kartu Prakerja.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz

Proses panjang

Teman diskusi, baik harian, mingguan, maupun bulanan, menjadi alasan Jokowi ketika menunjuk Belva dan enam milenial lainnya menjadi staf khususnya.

"Kita bisa mencari cara-cara baru out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita," ucap Jokowi saat itu.

Ketika menjawab pertanyaan awak media, Belva mengaku, bila proses komunikasi yang ia lakukan hingga akhirnya ditunjuk sebagai staf khusus milenial Presiden berjalan cukup panjang

"Jadi prosesnya tentu panjang. Jadi saya dengan Bapak Presiden juga sudah sering berdiskusi mengenai sektor pendidikan tentunya. Dulu saya sempat juga diundang rapat terbatas di Istana Bogor, itu tahun 2017, jadi sudah dari dua tahun yang lalu," kata Belva seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: ICW Minta Kemensetneg Buka Keppres Pengangkatan Stafsus Presiden

"Setelah itu juga sempat bertemu di beberapa kesempatan yang lain, di ITB, waktu itu di acara Kemendikbud juga. Jadi memang prosesnya sudah panjang. Itu yang tadi mungkin Bapak Presiden sudah sampaikan," ujar dia.

Hanya dianggap lipstik

Kendati telah ditunjuk sebagai staf khusus, Belva tidak serta merta melepaskan jabatannya sebagai CEO Ruangguru. Hal itu pun tak dipersoalkan oleh Presiden atau publik pada masa itu.

Saat itu, polemik malah terkait penunjukan para milenial yang justru dinilai tidak ada tujuan jelasnya. Penunjukan stafsus dianggap hanya sebagai gimik.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahkan menilai bahwa kehadiran stafsus milenial hanya sebagai kosmetik.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Stafsus Milenial Presiden cuma Lipstik, Pajangan

Selain itu, penunjukan stafsus saat itu dikhawatirkan hanya sebagai medium bagi-bagi jabatan semata.

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas kapabilitas, tidak melihat umur harusnya. Best of the best. Cari orang yg punya kapasitas, kapabilitas, integeritas dan tepat. Right man atau right woman in the right place," ucap Fadli Zon.

Baca juga: Ombudsman Minta Jokowi Mengevaluasi Keberadaan Stafsus Milenial

prakerja.go.id Kartu Prakerja

Kejanggalan Kartu Prakerja

Meski kritik kerap muncul, tujuh milenial itu tetap menjalankan pekerjaannya sebagai staf khusus.

Hingga akhirnya nama Belva terseret kontroversi Kartu Prakerja, setelah Skill Academy by Ruangguru, menjadi salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemateri dalam program tersebut.

Kompas.com pun mencatat pernyataan Belva terkait seleksi Skill Academy by Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja malah mengungkap kejanggalan.

Baca juga: Belva Mundur dari Stafsus, Indef: Masalah Kartu Prakerja Tak Langsung Tuntas

Kejanggalan terjadi lantaran proses seleksi mitra Kartu Prakerja telah dilaksanakan sejak akhir 2019.

Sementara, payung hukum yang berisi kriteria mitra program Kartu Prakerja baru diteken pada 27 Maret 2020.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kemudian, aturan umum tentang lembaga pelatihan juga dicantumkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Akan tetapi, perpres tersebut baru diteken pada 28 Februari 2020.

Baca juga: Seleksi dan MoU Dilakukan Sebelum Ada Aturan Mitra Kartu Prakerja, Ini Kata Pemerintah

Pengakuan tentang adanya seleksi sejak akhir tahun tersebut justru diungkapkan langsung oleh Belva.

"Penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak. Total mitra ada delapan (8), yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum," tulis dia melalui akun Twitter-nya pada 15 April lalu.

Baca juga: Mundurnya Belva Devara dari Stafsus Jokowi Dinilai Sudah Tepat, tetapi...

4/ Penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak.

Total mitra ada delapan (8), yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.

— Belva Devara (@AdamasBelva) April 15, 2020

ANTARA FOTO/Moch Asim Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Ini termasuk di dalam pembahasan besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.

Ia pun menegaskan bila tidak ada satu pun regulasi yang dilanggar. Bahkan, ia menyatakan, siap mundur bila Skill Academy dianggap memiliki konflik kepentingan. Hal itu, sebut dia, juga telah didiskusikannya dengan pihak Istana Kepresidenan.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Terbuka soal Seleksi Mitra Kartu Prakerja

Kemudian, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky menjelaskan bahwa yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun 2019 adalah berdiskusi bersama delapan platform digital yang kini menjadi mitra Kartu Prakerja.

Namun, ia tidak menyebutkan bahwa kegiatan itu sebagai bagian dari proses seleksi. Panji juga mengklaim bahwa tak ada yang salah dengan kegiatan diskusi tersebut.

"Itu adalah diskusi untuk menjelaskan program. Tidak ada yang salah dengan berdiskusi," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Akui Diskusi dengan 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sebelum Teken MoU

Panji mengatakan, diskusi saat itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kantor Staf Presiden.

Menurut Panji, diskusi dapat terselenggara karena sebelumnya pemerintah telah mengumumkan secara terbuka kepada publik, yang akhirnya mendapat respons dari delapan digital platfrom yang dimaksud.

"Sampai sekarang terbuka dan diumumkan ke publik," ucap Panji.