Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunduran Diri Belva Dinilai Selamatkan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/04/2020, 07:51 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi menilai, langkah Adamas Belva Delvara yang mengundurkan diri dari posisi staf khusus milenial presiden Joko Widodo sudah tepat.

Ia mengatakan, langkah tersebut ikut "menyelamatkan" muka Presiden Jokowi dari tudingan tidak sedap yakni memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

"Walau saya anggap terlambat, namun saya memberi apresiasi positif atas pilihan mundur dari Belva. Berjuang untuk merah putih tidak harus berada di lingkungan Istana tetapi berkiprah nyata di masyarakat," kata Ari dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2020).

"Fokus membesarkan platform Ruang Guru akan menjadi terpuji ketimbang menghadapi cibiran dan tuduhan KKN atas terpilihnya Ruang Guru sebagai pelaksana pelatihan pra kerja," sambungnya.

Baca juga: Belva Mundur dari Stafsus, Indef: Masalah Kartu Prakerja Tak Langsung Tuntas

Ari mengatakan, langkah mundur Belva seharusnya diikuti oleh staf khusus milenial yang lain seperti, Andi Taufan yang mengirim surat ke seluruh camat untuk menggandeng perusahaan pribadinya PT Amarta dalam penanganan Covid-19.

"Sikap Belva Adara jauh lebih terhormat dari Andi Taufan yang hingga sekarang belum memutuskan hengkang dari Istana," ujarnya.

Menurut Ari, untuk mengantisipasi kekecewaan publik di tengah pandemi Covid-19, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri karena efektivitasnya tidak dirasakan publik.

Tak hanya itu, Ari menyarankan agar gaji staf khusus milenial sebaiknya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Kurangi beban pemikiran Jokowi dalam penanganan wabah corona, sebaiknya semua staf khusus milenial mengundurkan diri semua. Jangan sampai Presiden sendiri yang meminta mundur. Anggaran untuk penggajian staf khusus lebih baik dialihkan untuk pengadaan APD bagi tenaga medis di garda terdepan penanganan covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Adamas Belva Devara mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva di akun Instagram miliknya, Selasa (21/4/2020).

Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya, sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), Belva menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam terpilihnya Ruang Guru.

Sebab, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan pemilihan mitra pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.

"Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan," kata dia. 

Baca juga: Mundurnya Belva dan Pilihan untuk Stafsus Milenial Lainnya...

"Yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19," ucap Belva.

Belva pun berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran dirinya.

Walau singkat, Belva merasa banyak pengalaman dan pelajaran yang didapat dari pekerjaan sebagai Stafsus Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com