Salin Artikel

Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

Demikian penggalan surat terbuka yang ditulis Adamas Belva Syah Devara melalui akun Instagram-nya, saat memutuskan mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden pada Selasa (21/4/2020).

Belva Devara merupakan satu dari tujuh Stafsus Presiden Jokowi yang dikenal sebagai stafsus milenial. Jajaran milenial berprestasi itu ditunjuk Jokowi sebagai orang yang diminta nasihatnya terkait sejumlah hal.

Surat terbuka itu diunggah setelah banyak pihak yang menuding Belva rawan konflik kepentingan. Sebab, perusahaan Ruangguru yang didirikannya menjadi mitra pemerintah untuk terlibat memberikan materi dalam program Kartu Prakerja.

Setidaknya, ada delapan perusahaan, termasuk Ruangguru, yang terlibat di dalam program dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat Kartu Prakerja.

Setiap perusahaan yang menghadirkan pelatihan tentunya berpotensi mendapatkan pemasukan yang cukup signfikan dari program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja yang diinisiasi Jokowi itu belakangan ramai diperbincangkan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, tidak sedikit materi yang ada dibanderol dengan tarif selangit. Padahal, pada saat yang sama, masyarakat kini tengah dihadapkan pada situasi ekonomi yang sulit.

Belva Devara menjadi staf khusus milenial pertama yang mengundurkan diri pasca-diperkenalkan untuk kali pertama oleh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 21 November 2019 lalu.

Itu artinya, belum genap satu semester ia berkantor di Istana Kepresidenan untuk membantu kerja Presiden Jokowi.

Berikut sejumlah catatan mengenai Belva Devara saat ditunjuk sebagai stafsus milenial hingga terjerat konflik kepentingan Kartu Prakerja.

Proses panjang

Teman diskusi, baik harian, mingguan, maupun bulanan, menjadi alasan Jokowi ketika menunjuk Belva dan enam milenial lainnya menjadi staf khususnya.

"Kita bisa mencari cara-cara baru out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita," ucap Jokowi saat itu.

Ketika menjawab pertanyaan awak media, Belva mengaku, bila proses komunikasi yang ia lakukan hingga akhirnya ditunjuk sebagai staf khusus milenial Presiden berjalan cukup panjang

"Jadi prosesnya tentu panjang. Jadi saya dengan Bapak Presiden juga sudah sering berdiskusi mengenai sektor pendidikan tentunya. Dulu saya sempat juga diundang rapat terbatas di Istana Bogor, itu tahun 2017, jadi sudah dari dua tahun yang lalu," kata Belva seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

"Setelah itu juga sempat bertemu di beberapa kesempatan yang lain, di ITB, waktu itu di acara Kemendikbud juga. Jadi memang prosesnya sudah panjang. Itu yang tadi mungkin Bapak Presiden sudah sampaikan," ujar dia.

Hanya dianggap lipstik

Kendati telah ditunjuk sebagai staf khusus, Belva tidak serta merta melepaskan jabatannya sebagai CEO Ruangguru. Hal itu pun tak dipersoalkan oleh Presiden atau publik pada masa itu.

Saat itu, polemik malah terkait penunjukan para milenial yang justru dinilai tidak ada tujuan jelasnya. Penunjukan stafsus dianggap hanya sebagai gimik.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahkan menilai bahwa kehadiran stafsus milenial hanya sebagai kosmetik.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Selain itu, penunjukan stafsus saat itu dikhawatirkan hanya sebagai medium bagi-bagi jabatan semata.

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas kapabilitas, tidak melihat umur harusnya. Best of the best. Cari orang yg punya kapasitas, kapabilitas, integeritas dan tepat. Right man atau right woman in the right place," ucap Fadli Zon.

Kejanggalan Kartu Prakerja

Meski kritik kerap muncul, tujuh milenial itu tetap menjalankan pekerjaannya sebagai staf khusus.

Hingga akhirnya nama Belva terseret kontroversi Kartu Prakerja, setelah Skill Academy by Ruangguru, menjadi salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemateri dalam program tersebut.

Kompas.com pun mencatat pernyataan Belva terkait seleksi Skill Academy by Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja malah mengungkap kejanggalan.

Kejanggalan terjadi lantaran proses seleksi mitra Kartu Prakerja telah dilaksanakan sejak akhir 2019.

Sementara, payung hukum yang berisi kriteria mitra program Kartu Prakerja baru diteken pada 27 Maret 2020.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kemudian, aturan umum tentang lembaga pelatihan juga dicantumkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Akan tetapi, perpres tersebut baru diteken pada 28 Februari 2020.

Pengakuan tentang adanya seleksi sejak akhir tahun tersebut justru diungkapkan langsung oleh Belva.

"Penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak. Total mitra ada delapan (8), yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum," tulis dia melalui akun Twitter-nya pada 15 April lalu.

Ini termasuk di dalam pembahasan besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.

Ia pun menegaskan bila tidak ada satu pun regulasi yang dilanggar. Bahkan, ia menyatakan, siap mundur bila Skill Academy dianggap memiliki konflik kepentingan. Hal itu, sebut dia, juga telah didiskusikannya dengan pihak Istana Kepresidenan.

Kemudian, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky menjelaskan bahwa yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun 2019 adalah berdiskusi bersama delapan platform digital yang kini menjadi mitra Kartu Prakerja.

Namun, ia tidak menyebutkan bahwa kegiatan itu sebagai bagian dari proses seleksi. Panji juga mengklaim bahwa tak ada yang salah dengan kegiatan diskusi tersebut.

"Itu adalah diskusi untuk menjelaskan program. Tidak ada yang salah dengan berdiskusi," kata dia.

Panji mengatakan, diskusi saat itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kantor Staf Presiden.

Menurut Panji, diskusi dapat terselenggara karena sebelumnya pemerintah telah mengumumkan secara terbuka kepada publik, yang akhirnya mendapat respons dari delapan digital platfrom yang dimaksud.

"Sampai sekarang terbuka dan diumumkan ke publik," ucap Panji.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/12511101/perjalanan-belva-sebagai-stafsus-milenial-hingga-kejanggalan-kartu-prakerja

Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke