Kompas.com - 22/04/2020, 10:48 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni meminta pemerintah serius menyikapi rencana kelompok buruh yang akan melakukan aksi dalam rangka memperingati hari buruh internasional atau May Day pada 30 April 2020.

Obon mengatakan, dalam aksi tersebut kelompok buruh akan menyampaikan tiga tuntutan, yaitu hentikan pembahasan omnibus Law RUU Cipta Kerja, tolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan DPR.

Baca juga: Meski Tak Dibolehkan Polisi, Buruh Ngotot Gelar Aksi May Day 30 April

"Inisiatif omninus law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan meninjau kembali draf yang sudah diserahkan ke DPR," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPR itu dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Obon mengatakan, meninjau ulang penyusunan RUU tersebut langkah yang baik. Sebab, sejak awal penyusunan RUU sapu jagat itu tidak melibatkan elemen masyarakat.

"Apalagi proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejak awal dilakukan oleh tim yang tidak melibatkan atau mendengar aspirasi buruh dan elemen masyarakat yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Obon mengingatkan, kaum buruh tidak akan melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19, apabila aspirasinya di dengar pemerintah dan DPR.

"Demi kepentingan yang lebih besar, saya meminta pemerintah meninjau kembali RUU Cipta Kerja. Sehingga kita semua bisa lebih fokus dalam menangani pandemi corona ini, termasuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan, KSPI berencana tetap menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati hari buruh internasional atau May Day.

"Kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan aksi begitu, artinya secara UU bahwa unjuk rasa itu memberi tahu, kita sudah penuhi, oleh KSPI. oleh karena itu, sampai saat ini KSPI masih menyatakan tetap akan melakukan aksi," kata Kahar ketika dihubungi wartawan, Selasa (21/4/2020).

Kahar mengatakan, aksi demonstrasi bertujuan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah dan aparat yang masih mengizinkan perusahaan tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Buruh Perempuan

"Nah kita mau bilang, kalau aksi dilarang harusnya juga berlaku adil perusahaan yang masih terus memproduksi itu, masih buka, juga harus dilarang," ujarnya.

Kahar mengatakan, KSPI juga akan menyampaikan tiga tuntutan yaitu meminta pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dihentikan, menolak PHK massal dan meliburkan pekerja buruh dengan upah penuh.

Aksi demonstrasi itu, lanjut dia, pasti akan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. "Kita menerapkan physical distancing antar massa aksi itu," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X