Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

Kompas.com - 22/04/2020, 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

Proses panjang

Teman diskusi, baik harian, mingguan, maupun bulanan, menjadi alasan Jokowi ketika menunjuk Belva dan enam milenial lainnya menjadi staf khususnya.

"Kita bisa mencari cara-cara baru out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita," ucap Jokowi saat itu.

Ketika menjawab pertanyaan awak media, Belva mengaku, bila proses komunikasi yang ia lakukan hingga akhirnya ditunjuk sebagai staf khusus milenial Presiden berjalan cukup panjang

"Jadi prosesnya tentu panjang. Jadi saya dengan Bapak Presiden juga sudah sering berdiskusi mengenai sektor pendidikan tentunya. Dulu saya sempat juga diundang rapat terbatas di Istana Bogor, itu tahun 2017, jadi sudah dari dua tahun yang lalu," kata Belva seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: ICW Minta Kemensetneg Buka Keppres Pengangkatan Stafsus Presiden

"Setelah itu juga sempat bertemu di beberapa kesempatan yang lain, di ITB, waktu itu di acara Kemendikbud juga. Jadi memang prosesnya sudah panjang. Itu yang tadi mungkin Bapak Presiden sudah sampaikan," ujar dia.

Hanya dianggap lipstik

Kendati telah ditunjuk sebagai staf khusus, Belva tidak serta merta melepaskan jabatannya sebagai CEO Ruangguru. Hal itu pun tak dipersoalkan oleh Presiden atau publik pada masa itu.

Saat itu, polemik malah terkait penunjukan para milenial yang justru dinilai tidak ada tujuan jelasnya. Penunjukan stafsus dianggap hanya sebagai gimik.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahkan menilai bahwa kehadiran stafsus milenial hanya sebagai kosmetik.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Stafsus Milenial Presiden cuma Lipstik, Pajangan

Selain itu, penunjukan stafsus saat itu dikhawatirkan hanya sebagai medium bagi-bagi jabatan semata.

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas kapabilitas, tidak melihat umur harusnya. Best of the best. Cari orang yg punya kapasitas, kapabilitas, integeritas dan tepat. Right man atau right woman in the right place," ucap Fadli Zon.

Baca juga: Ombudsman Minta Jokowi Mengevaluasi Keberadaan Stafsus Milenial

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X