Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

Belva menjelaskan bahwa dia tidak pernah ikut dalam pengambilan keputusan apa pun dalam program Kartu Prakerja.

Ini termasuk di dalam pembahasan besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.

Ia pun menegaskan bila tidak ada satu pun regulasi yang dilanggar. Bahkan, ia menyatakan, siap mundur bila Skill Academy dianggap memiliki konflik kepentingan. Hal itu, sebut dia, juga telah didiskusikannya dengan pihak Istana Kepresidenan.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Terbuka soal Seleksi Mitra Kartu Prakerja

Kemudian, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky menjelaskan bahwa yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun 2019 adalah berdiskusi bersama delapan platform digital yang kini menjadi mitra Kartu Prakerja.

Namun, ia tidak menyebutkan bahwa kegiatan itu sebagai bagian dari proses seleksi. Panji juga mengklaim bahwa tak ada yang salah dengan kegiatan diskusi tersebut.

"Itu adalah diskusi untuk menjelaskan program. Tidak ada yang salah dengan berdiskusi," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Akui Diskusi dengan 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sebelum Teken MoU

Panji mengatakan, diskusi saat itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kantor Staf Presiden.

Menurut Panji, diskusi dapat terselenggara karena sebelumnya pemerintah telah mengumumkan secara terbuka kepada publik, yang akhirnya mendapat respons dari delapan digital platfrom yang dimaksud.

"Sampai sekarang terbuka dan diumumkan ke publik," ucap Panji.