Mundurnya Belva dan Pilihan untuk Stafsus Milenial Lainnya...

"Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Saudara Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya itu," tutur Pramono Anung.

Ia menambahkan, sedianya Presiden Jokowi menginginkan anak muda seperti Belva bergabung dalam pemerintahan.

Baca juga: Tanggapi Mundurnya Belva, Istana: Keterlibatan Ruangguru di Kartu Prakerja Sesuai Aturan

Sebab, Presiden menginginkan adanya kontribusi dari para pemuda yang memiliki gagasan inovatif dan kreatif.

Pramono pun menyatakan keterlibatan Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.

"Terkait dengan keikutsertaan Ruang Guru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa proses verifikasi mitra Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," kata Pramono.

Tak selesaikan masalah

Mundurnya Belva langsung mendapat tanggapan dari sejumlah pihak yang sejak awal menyoroti adanya konflik kepentingan terkait terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja.

Salah satunya dari ekonom Indef, Bhima Yudhistira, yang sempat menantang Belva untuk berdebat terbuka.

Bhima mengapresiasi langkah Belva Devara yang mundur dari posisi Staf Khusus Presiden. Bhima melihat langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.

"Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan," kata Bhima.

Baca juga: Belva Mundur dari Stafsus, Indef: Masalah Kartu Prakerja Tak Langsung Tuntas

Namun, Bhima menegaskan, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta-merta tuntas dengan mundurnya Belva. Sebab, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, Kartu Prakerja juga dinilai tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa bantuan langsung tunai dibandingkan dengan pelatihan online.

"Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di YouTube dan platform gratis lainnya," kata dia.

Tak hanya Belva

Bhima pun berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva. Selain Belva, ada enam staf khusus milenial lain yang dimiliki Presiden.

Keenamnya pun memiliki perusahaan sendiri yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. 

Mereka yakni Andi Taufan Garuda Putra, Putri Indrasari Tanjung, Billy Mambrasar, Ayu Kartika Dewi, dan Aminuddin Ma'ruf.