Mundurnya Belva dan Pilihan untuk Stafsus Milenial Lainnya...

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva.

Keputusan untuk mundur ini diambil setelah muncul polemik terkait isu konflik kepentingan yang ramai dibincangkan publik dalam beberapa hari terakhir.

Penyebabnya, perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin Belva, Ruang Guru, terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya," sambungnya.

Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), Belva menegaskan, sebenarnya tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam terpilihnya Ruang Guru.

Sebab, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemilihan pelatihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.

"Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan," kata dia.

Belva khawatir polemik yang muncul justru dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19.

Ia pun berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberinya kesempatan untuk menjadi staf khusus selama lima bulan terakhir.

"Walau singkat, saya merasa banyak pengalaman dan pelajaran yang didapat dari pekerjaan sebagai stafsus presiden," kata dia.

Selama bekerja dengan Presiden Jokowi, Belva mengaku merasakan betul bagaimana semangat Presiden dalam membangun bangsa Indonesia dengan efektif, efisien, dan transparan.

"Sehingga di manapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan Pemerintah untuk memajukan NKRI," kata dia.

Tanggapan Istana

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Jokowi memahami alasan Adamas Belva Syah Devara mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden.

Pramono pun mengatakan, Presiden telah menerima surat pengunduran diri Belva dari posisi stafsus milenial.

"Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Saudara Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya itu," tutur Pramono Anung.

Ia menambahkan, sedianya Presiden Jokowi menginginkan anak muda seperti Belva bergabung dalam pemerintahan.

Sebab, Presiden menginginkan adanya kontribusi dari para pemuda yang memiliki gagasan inovatif dan kreatif.

Pramono pun menyatakan keterlibatan Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.

"Terkait dengan keikutsertaan Ruang Guru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa proses verifikasi mitra Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," kata Pramono.

Tak selesaikan masalah

Mundurnya Belva langsung mendapat tanggapan dari sejumlah pihak yang sejak awal menyoroti adanya konflik kepentingan terkait terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja.

Salah satunya dari ekonom Indef, Bhima Yudhistira, yang sempat menantang Belva untuk berdebat terbuka.

Bhima mengapresiasi langkah Belva Devara yang mundur dari posisi Staf Khusus Presiden. Bhima melihat langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.

"Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan," kata Bhima.

Namun, Bhima menegaskan, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta-merta tuntas dengan mundurnya Belva. Sebab, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, Kartu Prakerja juga dinilai tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa bantuan langsung tunai dibandingkan dengan pelatihan online.

"Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di YouTube dan platform gratis lainnya," kata dia.

Keenamnya pun memiliki perusahaan sendiri yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. 

Mereka yakni Andi Taufan Garuda Putra, Putri Indrasari Tanjung, Billy Mambrasar, Ayu Kartika Dewi, dan Aminuddin Ma'ruf.

Bhima menyarankan para stafsus milenial itu bisa memilih tetap menjadi staf Jokowi atau profesional melanjutkan bisnisnya masing-masing.

"Perjalanan karier kawan-kawan milenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di republik ini akan mengawasi setiap langkah kawan-kawan. Maka, jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya," kata Bhima.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi juga menilai, seharusnya langkah mundur Belva diikuti oleh semua staf khusus milenial.

Sebab, ia menilai peran para staf khusus milenial ini tak terlalu dirasakan oleh publik. Stafsus milenial yang kerap memunculkan polemik justru malah menjadi beban Presiden.

"Kurangi beban pemikiran Jokowi dalam penanganan wabah corona, sebaiknya semua staf khusus milenial mengundurkan diri semua. Jangan sampai Presiden sendiri yang meminta mundur," kata Ari.

Ari mencontohkan stafsus Andi Taufan yang baru-baru ini juga tersandung polemik terkait konflik kepentingan.

Polemik itu muncul setelah dia menyurati para camat untuk menitipkan perusahaannya, PT Amarta Fintech, dalam penanggulangan virus corona Covid-19. Setelah surat itu bocor di publik, Andi meminta maaf dan mengaku telah menarik surat yang dimaksud.

Namun, Ari menilai permintaan maaf itu tak cukup dan harus diikuti pengunduran diri layaknya yang dilakukan Belva.

"Sikap Belva jauh lebih terhormat dari Andi Taufan yang hingga sekarang belum memutuskan hengkang dari Istana," ucap Ari Junaedi.