Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno: Niat Staf Khusus Milenial Pak Jokowi Baik, tetapi...

Kompas.com - 19/04/2020, 10:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai baik niat Staf Khsusus Milenial Presiden dalam membantu pemerintah menangani penularan Covid-19.

Namun ia mengingatkan masyarakat menaruh kepercayaan tinggi kepada mereka. Dengan demikian, para staf khusus harus memastikan setiap tindakan bebas dari konflik kepentingan.

Hal itu disampaikan Sandiaga menanggapi Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra.

Andi Taufan diduga melibatkan perusahaan pribadinya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam program yang mengatasnamakan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transportasi.

Baca juga: Ketika Stafsus Milenial Presiden Jadi Sorotan...

"Saya yakin niatnya itu mungkin baik. Dan staf-staf milenial ini adalah para pengusaha-pengusaha yang sukses di bidangnya, start up, dan memiliki kinerja yang luar biasa membangun unicorn-nya," kata Sandi melalui keterangan persnya, Minggu (19/4/2020).

"Tapi memang ada standar yang sangat-sangat tinggi yang diperlukan sebagai pejabat publik. Kita harus memastikan bahwa tidak ada potensi benturan kepentingan dan informasi itu disampaikan secara transparan, akuntabel, responsible, dan independen," kata Sandi lagi.

Ia mengatakan di masa krisis seperti ini pemerintah membutuhkan dukungan penuh serta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Karenanya, ia meminta semua pejabat publik tidak memperkeruh situasi dan berupaya menjaga kepercayaan publik agar setiap kebijakan yang diambil mendapat dukungan sehingga tereksekusi dengan baik.

"Mari kita sama-sama menjaga trust level yang tinggi kepada kebijakan pemerintah dan kita juga sama-sama saling mengoreksi," papar Sandi

"Tidak perlu terlalu saling menjatuhkan. Kita lalui fase ini dengan tentunya jika perlu permohonan maaf dan memastikan untuk ke depan tidak dilakukan hal yang serupa dengan ada langkah-langkah mitigasi," lanjut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Surat Stafsus Milenial Jokowi yang Dinilai Berpotensi Korupsi...

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Joko Widodo Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi setelah diketahui mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi staf khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Andi Taufan melibatkan perusahaannnya, Amartha, untuk melakukan edukasi seputar Covid-19 di desa-desa.

Baca juga: Jokowi Didesak Pecat Stafsus Andi Taufan karena Berpotensi Konflik Kepentingan

Petugas lapangan Amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit Covid-19 beserta cara-cara penanggulangannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com