Sandiaga Usul Operasional KRL Disetop jika Kasus Covid-19 Terus Bertambah

Kompas.com - 19/04/2020, 10:04 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat ditemui di Universitas Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat ditemui di Universitas Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek disetop bila jumlah pasien positif Covid-19 di wilayah ibu kota dan kota penyangga terus bertambah.

Ia menyadari keputusan itu sulit diambil karena menyangkut kepentingan pekerja di sektor esensial yang masih boleh beroperasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, Sandiaga menilai jika tak diambil langkah tegas, maka jumlah pasien Covid-19 akan terus bertambah dan berpotensi menular ke wilayah lain.

Baca juga: Luhut Sebut KRL Tetap Beroperasi Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar

"Kalau angkanya semakin meningkat dan kita ada di zona merah, saya rasa ini suatu kebijakan yang harus diambil sebagai bagian daripada memastikan kita mengurangi dampak penularan virus corona ini," kata Sandi melalui keterangan persnya, Minggu (19/4/2020).

"Ini satu keputusan yang sulit tapi kita harus pastikan nyawa didahulukan, keselamatan, kesehatan masyarakat (didahulukan)," lanjut dia.

Jika nantinya KRL dihentikan sementara operasionalnya, ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan alternatif transportasi bagi para pekerja yang tetap beraktivitas di masa PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan para tenaga medis, penyedia kebutuhan logistik, BBM, dan selainnya yang tetap beraktivitas harus difasilitasi pemerintah terkait ketersediaan transportasi menuju tempat kerja.

Baca juga: Ini Alasan Luhut Tidak Hentikan Operasional KRL

Sandiaga meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam mengambil kebijakan strategis untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

"Harus diberikan kompensasi oleh aparat pemerintahan agar mereka (yang tetap bekerja) bisa sampai ke tujuannya dengan selamat dan juga biayanya tidak mencekik mereka," kata Sandi.

"Untuk yang terpaksa harus di rumah karena pembatasan transportasi umum tentunya harus ada kompensasi. Harus ada bantuan langsung tunai," lanjut dia.

Baca juga: Kemenhub Tidak Akan Hentikan Operasional KRL Selama PSBB Jabodetabek

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) commuterline selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.

"Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," ujar Zulfikri melalui siaran pers, Jumat (17/4/2020).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X