PP Muhammadiyah Tak Berencana Uji Materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Kompas.com - 14/04/2020, 08:56 WIB
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Muti ditemui usai diskusi di kantor PBNU Jakarta, Jumat (19/5/2017). Estu Suryowati/KOMPAS.comSekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Muti ditemui usai diskusi di kantor PBNU Jakarta, Jumat (19/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya tidak pernah berencana mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini merespons wacana Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) yang hendak mengajukan uji materi Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu.

Menurut Mu'ti, Mahutama bukan institusi resmi dalam tubuh Muhammadiyah.

"Bahwa PP Muhammadiyah tidak pernah membahas dalam rapat dan berencana melakukan JR (judicial review) Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Mahutama bukanlah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Mu'ti mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, PP Muhammadiyah lebih fokus untuk melayani masyarakat dan menggerakkan berbagai kegiatan kemanusiaan.

Misalnya, melalui rumah sakit, Lazismu, amal usaha Muhammadiyah, organisasi otonom, dan pimpinan persyarikatan di semua tingkatan.

Namun demikian, PP Muhammadiyah menghormati siapa pun warga negara yang berencana mengajukan uji materi Perppu ini.

"PP Muhammadiyah menghormati individu warga negara atau organisasi yang berkehendak melakukan JR Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang," ujar Mu'ti.

Baca juga: Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Mu'ti melanjutkan, pihaknya mengimbau DPR RI agar menelaah dengan saksama rancangan Perppu 1 Tahun 2020 agar tidak bertentangan dengan UUD, serta tetap berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat.

DPR diminta melaksanakan tugas legislasi secara kritis, independen, dan melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan bantuan dan dana pandemi Covid-19 supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Sementara itu, pemerintah diminta untuk bekerja lebih amanah, bersungguh-sunghuh, dan bertanggung jawab penuh mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya agar pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.

"Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat di atas berbagai program yang strategis dan menyangkut masyarakat secara keseluruhan," kata Mu'ti.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Nasional
Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X